POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menegaskan bahwa Kabupaten Berau saat ini tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan frekuensi hujan yang cukup sering dan panjang. Hal ini menyebabkan terjadinya genangan air di berbagai wilayah hingga tanah longsor di beberapa titik rawan.

“Keberadaan bencana ini nyata dan memerlukan penanganan segera, untuk itu, Pemerintah Daerah harus terus bergerak melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas PUPR, BPBD, dan pihak-pihak lainnya,” ujar Gamalis dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang digelar di Ruang Rapat BPBD, Selasa (6/5/2025).

Gamalis menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar penanganan bencana dapat berjalan efektif. Ia mencontohkan, BPBD memiliki tanggung jawab penanganan, namun sering kali alat berat yang dibutuhkan justru dimiliki oleh Dinas PUPR. Kolaborasi seperti inilah yang menurutnya harus diperkuat.

Tahun ini, menurut Gamalis, bencana yang terjadi tergolong besar dan menyita perhatian. Bahkan, sejumlah titik banjir dan longsor berada di jalur-jalur utama seperti jalan poros menuju wilayah pesisir dan Tanjung Batu yang merupakan kewenangan Provinsi dan Nasional.

“Jalan provinsi dan nasional yang mengalami kerusakan berat akibat longsor juga jadi perhatian kami. Misalnya di jalur Tanjung Batu dan Gurimbang, beberapa titik longsor cukup parah,” jelasnya.

Dampak banjir tahun ini bahkan sudah menjangkau wilayah perkotaan. Menanggapi hal ini, Gamalis menegaskan bahwa langkah konkret sedang dibahas, namun hal itu memerlukan dukungan sumber daya yang saat ini sedang dirapatkan bersama.

Terkait status bencana, Gamalis menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Bupati Berau. Ia mengatakan hasil rapat koordinasi akan segera dilaporkan untuk menentukan apakah kondisi saat ini memenuhi syarat penetapan status darurat bencana. Penetapan status ini penting untuk dapat mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD.

“Hal ini kami sudah berkonsultasi dengan Ibu Bupati, jika status darurat bencana ditetapkan, baru bisa dilakukan pencairan anggaran dari BTT. Ini semua harus sesuai regulasi,” tegasnya.

Gamalis juga menyoroti pentingnya penyiapan dapur umum. Ia menyebut bahwa secara infrastruktur, sumber daya manusia, dan logistik, daerah sudah siap. Namun, titik lokasi dapur umum juga perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak justru berada di wilayah terdampak.

“Jangan sampai dapur umum dibuat di tempat yang juga terkena banjir. Perlu ada pengelompokan wilayah atau klaster untuk mendirikan dapur umum, dan itu tentu ada syarat-syaratnya,” katanya.

Gamalis mengusulkan agar Pemkab Berau mulai memikirkan pembangunan Posko permanen penanggulangan bencana sebagai langkah jangka panjang. Menurutnya, banjir adalah bencana tahunan yang selalu berulang dan butuh kesiapsiagaan sejak dini.

“Kita harus mulai membangun Posko permanen agar tidak selalu dalam kondisi darurat setiap tahun. Saya kira ini sudah waktunya,” tuturnya.

Terkait pembiayaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKAD untuk mengeksplorasi berbagai sumber dana, baik dari APBD maupun pihak ketiga, namun tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku.

“Jika memungkinkan dan diperlukan, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, asal semua sesuai aturan. Kami masih menunggu hasil laporan dan keputusan dari Ibu Bupati,” pungkasnya. (sep/FN)