Samarinda Dinilai Kurang Diakomodasi, Darlis Soroti Ketimpangan Anggaran dari Pemprov Kaltim

img

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Ketimpangan dalam pengalokasian anggaran Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat. Sorotan datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai Samarinda belum memperoleh perlakuan fiskal yang sepadan dengan perannya sebagai ibu kota provinsi.

Menurutnya, beban administratif dan pelayanan publik yang dipikul Samarinda jauh lebih besar dibanding daerah lain. Namun, dalam praktik penganggaran, kota ini justru sering luput dari prioritas utama provinsi.

“Banyak program strategis di Samarinda yang layak didukung provinsi, tapi faktanya belum mendapat perhatian anggaran yang cukup,” ujar Darlis saat diwawancara, Rabu (7/5/25).

Ia menyoroti sejumlah masalah klasik yang terus berulang seperti banjir dan kemacetan. Kondisi ini, kata dia, menuntut intervensi langsung dari provinsi, bukan hanya sekadar menunggu usulan dari pemerintah kota.

Di tengah keterbatasan dana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda memang meningkat, tetapi Darlis menyebut hal itu belum cukup untuk menutupi kebutuhan infrastruktur dan layanan warga yang terus bertambah.

Ia menyebut formula pembagian anggaran provinsi masih terlalu normatif, tanpa melihat beban fungsi kota secara keseluruhan.

“Selama ini indikatornya terlalu teknis luas wilayah, jumlah desa. Padahal Samarinda adalah simpul administrasi dan ekonomi Kalimantan Timur,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar provinsi tidak hanya fokus pada pembangunan daerah pinggiran atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan justru kekurangan dukungan. Menurut Darlis, memperkuat Samarinda berarti memperkuat jalannya pemerintahan di tingkat provinsi.

Ia berharap kebijakan anggaran ke depan lebih reflektif terhadap peran strategis kota ini, bukan sekadar berdasarkan standar pembagian yang seragam.

“Ini bukan soal iri dengan daerah lain. Tapi kalau Samarinda sebagai ibu kota tidak diperkuat, kita akan kesulitan membangun sistem pelayanan yang efektif di seluruh Kaltim,” tutupnya.(ADV)