Samarinda Dinilai Kurang Diakomodasi, Darlis Soroti Ketimpangan Anggaran dari Pemprov Kaltim
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Ketimpangan dalam pengalokasian anggaran Provinsi
Kalimantan Timur kembali mencuat. Sorotan datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD
Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai Samarinda belum memperoleh perlakuan
fiskal yang sepadan dengan perannya sebagai ibu kota provinsi.
Menurutnya, beban
administratif dan pelayanan publik yang dipikul Samarinda jauh lebih besar
dibanding daerah lain. Namun, dalam praktik penganggaran, kota ini justru
sering luput dari prioritas utama provinsi.
“Banyak program strategis
di Samarinda yang layak didukung provinsi, tapi faktanya belum mendapat
perhatian anggaran yang cukup,” ujar Darlis saat diwawancara, Rabu (7/5/25).
Ia menyoroti sejumlah
masalah klasik yang terus berulang seperti banjir dan kemacetan. Kondisi ini,
kata dia, menuntut intervensi langsung dari provinsi, bukan hanya sekadar
menunggu usulan dari pemerintah kota.
Di tengah keterbatasan
dana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda memang meningkat, tetapi Darlis
menyebut hal itu belum cukup untuk menutupi kebutuhan infrastruktur dan layanan
warga yang terus bertambah.
Ia menyebut formula
pembagian anggaran provinsi masih terlalu normatif, tanpa melihat beban fungsi
kota secara keseluruhan.
“Selama ini indikatornya
terlalu teknis luas wilayah, jumlah desa. Padahal Samarinda adalah simpul
administrasi dan ekonomi Kalimantan Timur,” ucapnya.
Lebih jauh, ia
mengingatkan agar provinsi tidak hanya fokus pada pembangunan daerah pinggiran
atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan justru kekurangan dukungan.
Menurut Darlis, memperkuat Samarinda berarti memperkuat jalannya pemerintahan
di tingkat provinsi.
Ia berharap kebijakan
anggaran ke depan lebih reflektif terhadap peran strategis kota ini, bukan
sekadar berdasarkan standar pembagian yang seragam.
“Ini bukan soal iri dengan
daerah lain. Tapi kalau Samarinda sebagai ibu kota tidak diperkuat, kita akan
kesulitan membangun sistem pelayanan yang efektif di seluruh Kaltim,”
tutupnya.(ADV)