Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di Kukar seharusnya sepenuhnya gratis bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Penegasan ini disampaikan saat menggelar reses di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, setelah mendengar keluhan warga mengenai adanya pungutan biaya ketika berobat.

Menurut Ahmad Yani, laporan warga yang masih diminta membayar di rumah sakit atau puskesmas meski sudah terdaftar di BPJS merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Ia menekankan bahwa cukup dengan menunjukkan KTP, warga seharusnya sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya tambahan.

“Kalau masih ada pasien BPJS yang dipungut biaya, itu jelas keliru. Kami akan memanggil Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, maupun puskesmas yang terbukti melakukan hal tersebut untuk meminta pertanggungjawaban,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menyoroti bahwa di sejumlah provinsi, pelayanan kesehatan sudah sepenuhnya gratis bagi peserta BPJS. Karena itu, Kukar dinilainya mampu memberikan layanan serupa, bahkan lebih baik, mengingat ketersediaan anggaran daerah.

“Kalau daerah lain bisa memberikan gratis penuh, kenapa Kukar tidak? Ini soal komitmen dan prioritas penggunaan anggaran,” katanya.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa semua jenis penyakit, baik ringan maupun berat, harus ditanggung BPJS. Jika ada penyakit yang tidak masuk cakupan pembiayaan BPJS, pemerintah daerah harus hadir mengambil peran, termasuk dengan mengalokasikan dana tambahan dari APBD untuk membantu warga.

“Tidak boleh ada pengecualian. Apa pun penyakitnya, rakyat berhak mendapat pelayanan tanpa terbebani biaya,” tegasnya.

Menurutnya kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dilindungi negara. Ia memastikan DPRD Kukar akan terus mengawasi agar kebijakan pelayanan kesehatan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.

“Kita ingin membangun sistem pelayanan kesehatan yang benar-benar manusiawi, mudah diakses, dan tidak memberatkan rakyat kecil,” terangnya.

Ahmad Yani berkomitmen bahwa DPRD Kukar siap mengawal kebijakan kesehatan hingga tidak ada lagi warga yang mengeluh soal biaya berobat.

“Kesehatan bukan sekadar layanan, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas hidup masyarakat Kukar,” pungkasnya. (Adv/Tan)