(Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Dengan posisi strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah wilayah di Kutai Kartanegara (Kukar) kini menjadi sorotan DPRD Kukar yang menginginkan agar kawasan penyangga masuk prioritas utama pembangunan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani saat menggelar Reses di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, pada Rabu (06/08/2025).

Ia menegaskan bahwa wilayah yang menjadi penyangga IKN harus masuk prioritas pembangunan daerah.

Ahmad Yani menjelaskan, sejumlah desa di Kukar, khususnya di Loa Janan seperti Purwajaya, Batuah, dan Tani Bakti, kini memiliki peran strategis karena berbatasan langsung dan menjadi bagian penting dari kawasan penyangga IKN.

Bahkan, sebagian wilayah Kukar sudah resmi masuk dalam administrasi IKN, sehingga tidak lagi tercatat dalam peta wilayah kabupaten.

“Desa-desa ini sekarang punya nilai strategis tinggi. Infrastruktur dan pelayanan publik di sana harus kita tingkatkan, agar masyarakat bisa ikut merasakan manfaat dari pembangunan IKN,” ujar Ahmad Yani kepada awak media.

Menurutnya, jika pemerintah daerah tidak memberikan perhatian khusus, Kukar berisiko tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan ibu kota baru.

Ia menekankan perlunya kebijakan yang fokus pada penguatan infrastruktur dasar, layanan publik yang memadai, dan ketahanan ekonomi warga di desa-desa penyangga tersebut.

Salah satu langkah yang ia usulkan adalah pemekaran wilayah untuk mempercepat pelayanan pemerintahan. Ia memberi contoh rencana penggabungan Purwajaya dengan Tani Bakti atau memekarkan Loa Duri Ulu dan Loa Duri Ilir.

“Ini langkah taktis untuk memastikan daerah kita siap menjawab tantangan dan peluang yang muncul dari keberadaan IKN,” tegasnya.

Ketua DPRD Kukar ini juga menilai koordinasi antara Pemkab Kukar dan DPRD sangat penting. Dirinya mendorong agar perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu berbasis kawasan penyangga IKN.

“ Dengan begitu, strategi pembangunan tidak hanya mengikuti agenda pemerintah pusat, tetapi juga selaras dengan kebutuhan lokal,” katanya.

“Pembangunan IKN memang agenda nasional, tapi dampaknya langsung terasa di daerah penyangga. Kita tidak boleh pasif. Kukar harus proaktif membangun, agar warganya tidak hanya melihat tapi juga merasakan keuntungan dari perkembangan ibu kota negara,” tambah Ahmad Yani.

Ia juga menambahkan DPRD Kukar akan terus mengawal untuk menjadikan kawasan penyangga IKN sebagai prioritas strategis, baik dalam penganggaran, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan layanan publik.  (Adv/Tan)