Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, menyatakan kesiapannya memfasilitasi dialog antara aparat dan mahasiswa guna mencegah potensi bentrokan saat aksi unjuk rasa.

Hal ini ia sampaikan saat wawancara  setelah menerima aspirasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta yang mengkhawatirkan kurangnya koordinasi di lapangan.

“Teman-teman mahasiswa meminta DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan instansi terkait dan aparat, untuk membuat nota kesepahaman (MoU) yang mengatur prosedur pengamanan aksi,” ungkap Akbar, Sabtu (9/8/2025).

Ia menegaskan, meski di Kutai Kartanegara belum pernah terjadi bentrokan antara aparat dan massa aksi, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi miskomunikasi.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum, sehingga koordinasi bisa lebih terarah.

“Kalau ada komunikasi yang baik dari awal, potensi gesekan bisa dihindari. Semua pihak bisa fokus pada penyampaian aspirasi tanpa gangguan,” jelasnya.

Akbar berjanji akan membawa usulan tersebut ke forum internal DPRD dan membicarakannya langsung dengan ketua dewan serta komisi terkait. 

Ia menambahkan, pembahasan MoU ini nantinya diharapkan tidak hanya mencakup teknis pengamanan, tetapi juga prinsip penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan hak berkumpul di muka umum.

“Dengan kesepahaman yang jelas, kita bisa menciptakan suasana demokrasi yang sehat, aman, dan saling menghargai,” pungkasnya.(ADV)