Anggota DPRD, Akbar Haka

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, menyoroti kebijakan pemberian dana sebesar Rp100 juta untuk setiap komunitas yang dibahas dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Akbar menjelaskan, RPJMD merupakan “kitab suci” pembangunan daerah selama lima tahun yang memuat visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu poin yang masuk dalam rancangan awal adalah pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit.

“Kita ini sangat bergantung pada DBH. Kalau DBH collapse, APBD kita akan stuck. Karena itu, dalam RPJMD dimasukkan sektor-sektor baru sebagai penopang ekonomi,” ujarnya, Rabu (12/8/2025).

Meski mendukung pengembangan pariwisata dan sektor kreatif, Akbar menilai mekanisme penyaluran dana Rp100 juta per komunitas harus memiliki proses kurasi yang jelas. Ia khawatir tanpa seleksi ketat, bantuan tersebut berpotensi salah sasaran.

“Saya ibaratkan, kita memberi motor balap 1000 cc kepada orang yang tidak bisa balapan. Pilihannya dua: dia kecelakaan atau motornya teronggok. Jadi harus ada proses mengkurasi agar tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai alternatif, Akbar mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk program sertifikasi profesi bagi pelaku industri kreatif. Ia menilai sertifikasi akan memberi manfaat jangka panjang bagi komunitas yang bergerak di bidang fotografi, videografi, desain, musik, barista, hingga pengelola pariwisata.

“Kalau diberikan dalam bentuk beasiswa atau sertifikasi, manfaatnya lebih terasa. Mereka bisa bersaing secara profesional, bukan hanya menerima uang tanpa keahlian yang memadai,” jelasnya.

Akbar menambahkan, sektor pariwisata memang akan menjadi salah satu fokus utama Kukar, terutama dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diproyeksikan memberi dampak ekonomi besar. Beberapa kawasan wisata, kata dia, mulai dipetakan untuk dikembangkan dalam kerangka RPJMD.

 “Dengan IKN datang, kita harus siapkan diri. Potensi wisata Kukar besar, dan itu sudah mulai masuk dalam perencanaan jangka menengah,” pungkasnya.(adv)