Suasana demo di depan Kantor DPRD Kukar. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menggugat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (1/9/2025).

Kehadiran mereka dengan satu tujuan, yakni mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar agar mewujudkan reformasi kebijakan serta menuntut penghapusan tunjangan bagi anggota dewan.

Demo tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WITA, massa yang terdiri dari para mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tenggarong dan organisasi Cipayung.

Tidak hanya membawa diri untuk membuktikan solidaritas dan semangat dalam mewujudkan negara demokrasi, mereka juga hadir dengan membawa spanduk serta menyampaikan orasi dengan lantang, menyerukan keresahan rakyat yang dinilai tak pernah benar-benar didengar.

Koordinator Lapangan (Korlap), Wawan Ahmad, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan damai terhadap kebijakan elit yang tidak berpihak pada rakyat.

“Kami menuntut 12 poin strategis, mulai dari penghapusan tunjangan DPRD hingga reformasi Polri. Semua ini sudah kami kaji dan jelas berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Selain isu tunjangan dewan, massa juga menyoroti penolakan terhadap RUU KUHAP, mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat. Tuntutan lain adalah peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, terutama di wilayah 3T.

Tak hanya soal pendidikan, massa juga mengecam praktik oligarki politik, konflik agraria, dan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Mereka menuntut pemerintah menegakkan supremasi hukum secara adil serta menghentikan kejahatan ekologis.

Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, ratusan personel TNI-Polri bersama Pemerintah Daerah turut mengawal jalannya demonstrasi. Tidak ada tindakan anarkis, semua berjalan tertib hingga massa diterima langsung oleh pimpinan DPRD Kukar.

Merespons aksi para massa demo Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami di daerah ini akan mengurus apa yang menjadi kewenangan daerah. Tapi semua tuntutan ini akan kami sampaikan ke pusat,” tegasnya.

Aksi ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara perwakilan DPRD Kukar dan Aliansi Kukar Menggugat. Usai dari Tenggarong, massa bergerak ke Samarinda untuk melanjutkan gelombang aksi di Kantor DPRD Kaltim. (Tan)