POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang menjadi pusat layanan terpadu yang mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan maupun layanan publik lainnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan bakal terus  menggenjot pembangunan MPP di Jalan Raja Alam 2, tak jauh dari Bandara Kalimarau dalam waktu dekat ini.

Menurut penjelasan Diah, Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda sekaligus PPK P3BJK PUPR Berau, pembangunan tahun ini masih berfokus pada pekerjaan struktur bangunan.

“Untuk tahap awal ini kita hanya membangun struktur, yakni lantai satu, lantai dua, lantai tiga, dan atap. Dinding, listrik, hingga instalasi lainnya belum bisa kita kerjakan karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Adapun tambahnya ,pemasangan dinding maupun lapisan pelindung belum dilakukan agar tidak menimbulkan risiko kerusakan akibat kelembaban. Anggaran tahun ini bahkan belum mencakup separuh kebutuhan proyek.

“Jadi untuk tetap berjalannya pembangunan kita kerjakan dulu yang bisa, terutama strukturnya. Untuk pintu, jendela, hingga listrik, kita tunda sampai anggaran tersedia,” tambahnya.

Pembangunan MPP Berau telah dimulai sejak 17 Juli dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember , dengan total waktu pengerjaan 168 hari. Jika sesuai rencana, gedung ini diproyeksikan bisa difungsikan pada 2027, meski kelanjutannya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran di tahun-tahun mendatang.

MPP direncanakan memiliki tiga lantai dengan fungsi berbeda. Lantai satu dan dua akan digunakan sebagai ruang tenant layanan publik, seperti perizinan, perbankan, hingga Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara lantai tiga difokuskan untuk ruang kantor.

“Penempatan tenant akan dikoordinasikan dengan Dinas Perizinan selaku pengelola. Nantinya, layanan yang ada di MPP lama akan dipindahkan ke sini dengan jumlah tenant lebih banyak,” jelas Diah.

Dengan keberadaan MPP di lokasi strategis dekat bandara, pemerintah daerah berharap akses masyarakat terhadap layanan publik menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien, sejalan dengan konsep pelayanan satu pintu yang kini banyak diterapkan di kota-kota lain di Indonesia. (sep/FN)