DPRD Berau Dorong PLN dan PT Berau Coal Jaga Kestabilan Harga Listrik

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : DPRD Berau mendorong negosiasi antara PLN dan PT Berau Coal untuk menekan biaya produksi listrik dan menjaga kestabilan pasokan energi bagi masyarakat, di tengah berakhirnya subsidi batu bara.

 

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya produksi listrik di Kabupaten Berau. Langkah tersebut dilakukan melalui lobi dengan  PLN dan  PT Berau Coal, guna mencari solusi terbaik agar harga listrik tidak memberatkan masyarakat.

 

Sumadi mengatakan, selama tiga tahun terakhir, subsidi batu bara sudah tidak lagi diberikan. Hal ini berdampak pada kenaikan ongkos produksi listrik, khususnya di PLTU yang dikelola konsorsium IPB (Industri Pembangkit Berau).

 

“Kami sudah maksimal bekerja. Sudah lobi ke PLN agar harga beli listrik bisa dinaikkan, dan lobi ke PT Berau Coal agar harga batu bara bisa diturunkan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Sumadi di Tanjung Redeb.

 

Menurutnya, harga jual batu bara saat ini berada di kisaran  28 dolar per meter kubik. Namun, pihaknya berharap harga tersebut dapat diturunkan karena masih ada biaya tambahan untuk pengangkutan. Sumadi juga menyoroti selisih harga antara ongkos produksi dan harga beli listrik oleh PLN.

 

“Ongkos produksi listrik di IPB sekitar  Rp1.800 per kWh, sementara PLN masih membeli di bawah itu, yakni sekitar Rp1.200 per kWh,” jelasnya.

 

Ia berharap ada koordinasi lebih intens antara  PLN, PT Berau Coal, pemerintah daerah, dan pihak konsorsium agar tercapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan. Apalagi, dari struktur kepemilikan IPB, sekitar 48 persen sahamnya dimiliki daerah, sehingga stabilitas harga listrik juga berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.

 

 “Kita minta semua pihak, termasuk PT Yasin yang juga tergabung dalam konsorsium, untuk ikut mendorong PLN menaikkan harga beli listrik, sementara Berau Coal menurunkan harga jual batu bara. Ini penting agar kepentingan masyarakat bisa terlayani,” tegasnya.

Sumadi menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan negosiasi tersebut dan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pihak-pihak terkait. (sep/FN)