Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaporan produksi tambang batubara yang berdampak langsung pada potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, banyak perusahaan tambang di Kukar yang belum transparan dalam melaporkan jumlah produksi sebenarnya.

“Selama data produksi tidak jelas, daerah akan terus dirugikan. Pemerintah harus memastikan setiap ton batubara yang keluar dilaporkan sesuai fakta di lapangan,” tegas Ahmad Yani, Sabtu (1/11/2025).

Ia menilai, ketidakjelasan laporan produksi bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga menyangkut hak keuangan daerah. Karena itu, Ahmad Yani meminta agar instansi teknis memperkuat sistem pelaporan berbasis digital yang dapat memantau secara real-time aktivitas pertambangan di lapangan.

“Kita butuh sistem pengawasan yang modern dan terintegrasi, bukan hanya laporan manual. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa menghitung potensi pajak dan retribusi secara akurat,” ujarnya.

Selain batubara, Ahmad Yani juga menyoroti sektor lain yang belum tergarap maksimal seperti air tanah, restoran, dan retribusi jasa publik. Menurutnya, banyak potensi penerimaan yang sebenarnya bisa menambah kas daerah jika dikelola dengan lebih profesional.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada transfer pusat. Padahal potensi lokal luar biasa besar, hanya belum dioptimalkan dengan baik,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pemungutan pajak dan retribusi bisa lebih efektif dan transparan. DPRD, lanjutnya, siap mendukung melalui kebijakan anggaran dan pengawasan regulasi.

“Kalau pemerintah daerah berani memperbaiki tata kelola dan pengawasan, saya yakin PAD kita bisa naik signifikan,” tutur Ahmad Yani.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan menjadi kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Jangan sampai sumber daya kita habis, tapi daerah tidak mendapat manfaat yang sepadan. DPRD akan terus mengawal agar keadilan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat Kukar,” pungkasnya.(ADV)