Pemerintah Berau Gandeng Seychelles, DPRD Dorong Akselerasi Ekonomi Biru di Pesisir

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan di sektor maritim terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian DPRD Berau adalah kerja sama antara Pemkab Berau dengan Republik Seychelles dalam pengembangan konsep ekonomi biru (blue economy).

 

Menurut Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi,  kerja sama ini dipastikan bisa  menjadi momentum penting bagi daerah pesisir untuk mempercepat penerapan ekonomi biru, berorientasi pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian ekosistem.

 

“Dari pengamatan kami apalagi konsep ekonomi biru bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya laut, tetapi bagaimana kita mengelolanya secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan,” ujar Sumadi , baru-baru ini.

 

Menurut Sumadi, pendekatan ini juga sangat relevan bagi Kabupaten Berau yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata bahari. Kehadiran Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, di Berau menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekonomi biru berbasis pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

 

Masih dalam penjelasannya, Sumadi menyampaikan bahwasanya  kerja sama ini juga membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata dan perikanan modern.

 

“Salah satu hasil belajar kita dimana kita bisa mengelola potensi lautnya tanpa merusak alam. Menurut kami jika konsep itu diterapkan di Berau dengan sentuhan kearifan lokal, dampaknya akan sangat positif bagi masyarakat pesisir,” terangnya.

 

Selain pengembangan destinasi wisata, Sumadi berharap penerapan ekonomi biru dapat menyentuh pelaku ekonomi lokal seperti nelayan dan pelaku UMKM. Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dinikmati sektor pariwisata, tetapi juga ekonomi rakyat. 

 

“Ekonomi biru harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu berjalan seirama agar hasilnya dirasakan merata,” tutupnya. (sep/FN/Advertorial)