Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menilai, sumber pendapatan daerah tidak seharusnya terus bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Kukar memiliki peluang besar untuk membangun sistem ekonomi yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial keagamaan. Salah satu langkah konkret yang disarankannya adalah optimalisasi zakat, infaq, dan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah.

“Kalau dikelola dengan baik, zakat dan wakaf bisa menjadi kekuatan ekonomi umat. Tidak semua pembangunan harus menunggu APBD. Kita bisa bergerak bersama melalui potensi yang ada,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Ahmad Yani mencontohkan sistem wakaf produktif yang diterapkan di beberapa negara, di mana masyarakat secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membangun fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, hingga infrastruktur sosial.

“Kalau setiap karyawan atau perusahaan menyumbang secara rutin, hasilnya bisa luar biasa. Bayangkan kalau semua perusahaan di Kukar ikut, jalan, bendungan, atau fasilitas umum lain bisa dibangun tanpa menunggu dana pusat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi sumber keuntungan dan penopang ekonomi daerah. Menurutnya, jumlah BUMD yang ada saat ini perlu diperluas dan dikelola secara profesional agar bisa bersaing dan berkontribusi nyata.

“BUMD harus berani berinovasi. Kalau perlu buka usaha baru yang sederhana tapi menguntungkan. Selama dikelola dengan integritas, pasti bisa menghasilkan,” tegasnya.

Selain soal ekonomi, Ahmad Yani menyoroti pentingnya tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan harus sejalan dengan upaya menjaga kelestarian alam dan keselamatan masyarakat.

“Jangan biarkan sungai jadi tempat pembuangan limbah atau sampah. Itu bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga menyalahi tanggung jawab moral kita sebagai pemimpin,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok disabilitas dan masyarakat kurang mampu. Bagi Ahmad Yani, pembangunan yang adil adalah pembangunan yang memberi ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Anggaran daerah harus berpihak pada semua. Disabilitas, masyarakat kecil, dan kelompok rentan harus punya porsi perhatian yang sama,” tuturnya.

Lebih jauh, Ahmad Yani menilai bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas moral dan spiritual. Ia berharap nilai-nilai gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan di Kukar.

“Kalau semua bekerja dengan niat baik dan keikhlasan, kita bukan hanya membangun daerah yang maju, tapi juga masyarakat yang berakhlak dan sejahtera,” pungkasnya.(adv)