Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Ia menilai, kemajuan Kukar tidak akan berarti jika masih ada kecamatan dan desa terpencil yang tertinggal dari sisi infrastruktur dan akses pelayanan publik.

“Pembangunan harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di wilayah perkotaan atau ibu kota kabupaten. Masyarakat di pedalaman juga berhak mendapatkan akses jalan, air bersih, dan pendidikan yang layak,” tegas Ahmad Yani di Tenggarong, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga bentuk keadilan sosial. DPRD Kukar, kata dia, akan terus memperjuangkan agar anggaran daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah, terutama yang masih minim infrastruktur dasar.

“Selama ini beberapa desa di daerah hulu masih sulit dijangkau, padahal potensi ekonominya besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu menata kembali prioritas pembangunan agar lebih berpihak pada daerah tertinggal,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menilai, aspirasi warga desa sering kali belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai kebutuhan lapangan.

“Musyawarah perencanaan pembangunan jangan hanya formalitas. Harus benar-benar menggali aspirasi masyarakat, supaya pembangunan yang dijalankan tepat sasaran,” katanya.

Selain infrastruktur, ia menekankan perlunya perhatian terhadap sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Ia menilai sektor-sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah pedalaman dan perlu mendapat dukungan kebijakan yang konkret.

“Pemerintah daerah perlu memastikan petani dan pelaku usaha kecil mendapat akses modal, pelatihan, dan pasar. Kalau mereka kuat, ekonomi desa akan tumbuh, dan otomatis daerah juga maju,” tutur Ahmad Yani.

Menutup pernyataannya, ia berharap seluruh pihak—baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat—bisa bersinergi membangun Kukar secara adil dan berkelanjutan.

“Kukar ini luas, potensinya besar. Tapi semua itu baru akan berarti kalau kemajuan bisa dirasakan sampai ke pelosok,” pungkasnya.(ADV)