Bom Ikan Kembali Marak di Perairan Berau, Dinas Perikanan Perketat Pengawasan dan Ingatkan Keselamatan Nelayan
POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak kembali mencuat di Kabupaten Berau. Plt Kepala Dinas Perikanan Berau, Maulidiyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperketat pengawasan di wilayah perairan, meski aksi pelaku bom ikan semakin licin menghindari patroli petugas.
“Beberapa bulan lalu,
tepatnya Juni, sempat ada dua pelaku yang tertangkap. Untuk pengawasan, kami
rutin patroli setiap tiga hingga empat hari dalam sebulan di wilayah 0–12 mil
bersama provinsi Kaltim. Dua bulan terakhir ini memang belum ada temuan,” ujar
Maulidiyah saat ditemui baru-baru ini.
Ia menjelaskan,
pelaku bom ikan kerap lebih lihai dalam membaca situasi lapangan.
“Mereka ini pintar
memantau pergerakan kami. Karena itu, kadang kami juga harus menggunakan kapal
nelayan untuk memantau aktivitas mencurigakan di laut,” tambahnya.
Meski demikian,
Maulidiyah menegaskan bahwa pengawasan laut akan terus dijalankan.
“Kami tetap komitmen
menjaga perairan dari praktik ilegal. Kami juga berharap nelayan dan masyarakat
bisa membantu dengan melapor jika melihat aktivitas bom ikan,” tegasnya.
Selain masalah bom
ikan, Dinas Perikanan Berau juga menyoroti keselamatan nelayan pasca insiden
tenggelamnya kapal di perairan Talisayan beberapa waktu lalu. Menurut
Maulidiyah, pihaknya selalu mengacu pada informasi cuaca dari BMKG sebelum
memberikan izin melaut.
“Kami hanya
mengizinkan nelayan melaut saat kondisi aman. Tapi kadang cuaca di laut bisa
berubah tiba-tiba, seperti yang terjadi kemarin. Ombak besar datang mendadak
saat subuh,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa
setiap kapal nelayan sebenarnya sudah dilengkapi dengan peralatan keselamatan
dan Vessel Monitoring System (VMS) yang bisa digunakan untuk mengirim sinyal
darurat.
Namun, dalam kejadian terakhir, nelayan tidak sempat menekan tombol darurat karena situasi panik dan posisi alat berada di ruang nakhoda. pemasangan alat deteksi bencana di wilayah pesisir, Maulidiyah menyatakan hal itu sangat memungkinkan dilakukan.
“Semua tergantung
kesiapan kita untuk menganggarkan. Ini penting untuk keselamatan nelayan,
karena mereka adalah pahlawan kita yang menyuplai hasil laut untuk kebutuhan
nasional,” pungkasnya. (sep/FN)