Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menyebut, tantangan utama Kukar ke depan bukan hanya menjaga besaran APBD, tetapi bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan agar tidak terlalu bergantung pada transfer dana pusat.

Menurutnya, tren fluktuasi nilai APBD dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal bahwa Kukar harus memperkuat basis ekonomi lokal melalui inovasi pendapatan daerah.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat. Kukar ini daerah kaya sumber daya alam, tapi harus diikuti dengan tata kelola dan diversifikasi sumber pendapatan yang lebih kreatif,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Yani menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah kini tengah mendorong strategi optimalisasi PAD, baik dari sektor pajak dan retribusi, maupun potensi ekonomi baru di bidang pariwisata, pertanian modern, dan pengelolaan aset daerah.

“Sektor nonmigas perlu kita perkuat. Kita punya potensi besar di pertanian, wisata, dan UMKM. Kalau dikelola baik, PAD kita bisa naik signifikan tanpa harus mengandalkan dana pusat,” jelasnya.

Politisi senior itu menilai, penguatan sistem digitalisasi pajak daerah juga menjadi langkah penting untuk menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi.

“Digitalisasi harus diperluas. Dengan sistem yang transparan, potensi kebocoran bisa diminimalkan dan penerimaan daerah akan lebih maksimal,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga keuangan daerah, agar pertumbuhan ekonomi lokal bisa terus bergerak positif meski di tengah keterbatasan fiskal nasional.

“Kita ingin ekonomi Kukar tumbuh karena aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang hidup, bukan semata-mata karena belanja pemerintah,” tegasnya.

Ahmad Yani optimistis, dengan penguatan PAD dan efisiensi belanja daerah, Kukar dapat mempertahankan stabilitas fiskal dan memastikan program prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan optimal.(ADV)