POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menghadapi tekanan fiskal serius setelah pendapatan daerah diproyeksikan turun signifikan pada 2026. Kondisi ini mencuat dalam rapat paripurna penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Berau, Rinding, Senin (24/11/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, bersama Wakil Ketua II, Sumadi, dan dihadiri langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, serta Wakil Bupati Gamalis.

Dalam penyampaiannya, Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 berpedoman pada Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani bersama DPRD pada 15 Agustus 2025. Dokumen itu menjadi dasar seluruh perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Namun Pemkab Berau menghadapi tantangan berat, menyusul penurunan drastis dana transfer dari pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025.

“Tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Karena itu, diperlukan strategi agar daerah tidak hanya bergantung pada APBD atau Transfer ke Daerah (TKD),” ujar Bupati.

Pendapatan daerah diperkirakan turun dari Rp4,18 triliun menjadi Rp2,73 triliun. Kondisi ini memaksa Pemkab Berau  melakukan penyesuaian besar, termasuk pemangkasan belanja hingga Rp1,74 triliun. Meski begitu, Pemkab Berau memastikan tetap memprioritaskan program strategis yang selaras dengan kemampuan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas keuangan, pemerintah menyiapkan tujuh strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari intensifikasi pajak daerah, pemanfaatan teknologi dalam pemungutan, penguatan peran BUMD, hingga skema insentif bagi pelaku UMKM.

Sri Juniarsih menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan anggaran di tengah tekanan fiskal tahun depan. Dalam rancangan yang diajukan, APBD Berau Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 3,32 triliun, termasuk memanfaatkan prediksi SiLPA 2025 sebagai bagian dari pembiayaan. Pemerintah berharap struktur anggaran ini tetap mampu mendukung agenda pembangunan prioritas di Kabupaten Berau. (sep/FN)