POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Rapat evaluasi penyerapan anggaran Kabupaten Berau berlangsung penuh ketegangan, digelar Senin siang (8/12). Setelah mendapati  sepuluh pimpinan instansi tidak hadir dalam agenda resmi tersebut membuat  Bupati Berau Sri Juniarsih geram tidak dapat menahan emosinya.

Ia menyebut absennya para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk rendahnya komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Deretan pimpinan OPD yang tidak hadir dengan alasan dinas luar atau kegiatan di kampung antara lain:

Kepala Dinas Perhubungan Andi Marewangeng, Kepala Dinas Kesehatan Lamlay Sarie, Kepala DPUPR Fendra Frimawan, Kepala Bapenda Djupiansyah Ganie, Direktur RSUD dr Abdul Rivai Jusram, Camat Batu Putih Wahyudi, Kepala DTPHP Junaidi, Kepala Disbudpar Ilyas Natsir, serta Kepala Badan Kesbangpol Salim.

Sementara Kepala Satpol PP, Anang Saprani, justru mengirim perwakilan karena menghadiri agenda keluarga. Kondisi itu membuat Bupati Sri Juniarsih murka sekaligus kecewa. Ia melontarkan teguran keras agar seluruh OPD memperbaiki disiplin, koordinasi, dan kinerja. Ia menegaskan bahwa lemahnya penyerapan anggaran sering kali berawal dari buruknya komunikasi internal.

“Jangan akhir tahun baru muncul masalah ABCD. Sejak Januari sampai Maret saya sudah minta percepatan penyerapan anggaran supaya tidak keteteran di akhir tahun,” ujarnya tegas.

Sri Juniarsih menekankan bahwa anggaran bukan sekadar angka serapan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok kampung. Ia juga menyampaikan ketidakpercayaannya kepada pimpinan OPD yang mangkir, kecuali jika absen karena layanan langsung bagi masyarakat.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada RSUD dr Abdul Rivai. Bupati mengaku kecewa karena pelayanan dasar masih jauh dari standar yang layak. Bahkan, ia menyebut dirinya malu jika harus meresmikan rumah sakit yang belum memenuhi fasilitas dasar seperti tirai pembatas pasien.

“Serapan anggaran bisa 90 persen, bahkan 100 persen. Tapi kalau pelayanannya tidak ada buktinya, buat apa? Orang sakit itu harus dimanusiakan,” tegasnya.

Untuk memperbaiki layanan kesehatan, ia menyebut sudah menghadirkan Dewan Pengawas dari Provinsi guna memastikan operasional RSUD sesuai standar prosedur. Tidak hanya itu, Sri Juniarsih juga menyoroti lemahnya pembinaan kepada Kampung, tumpang tindih data lintas sektor, hingga buruknya koordinasi antar instansi.

Ia meminta OPD seperti DPMK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPPKB3A, hingga PKK untuk menyatukan data sehingga penilaian kinerja daerah tidak kembali merosot seperti tahun sebelumnya.

“Saya tahu anggaran besar, tapi apakah bermanfaat? Itu yang saya tekankan. SPJ harus sesuai manfaat bagi masyarakat, bukan hanya formalitas,” katanya.

Mengakhiri arahannya, Sri Juniarsih meminta seluruh pimpinan OPD menegakkan disiplin, meningkatkan pelayanan, mempercepat serapan anggaran, serta memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. 

“Kita sudah mewakafkan diri untuk melayani masyarakat. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (sep/FN)