Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU: Sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memunculkan dampak yang memprihatinkan di sektor pendidikan. Bangunan Sekolah Dasar (SD) filial di Kampung Biatan Ilir dilaporkan dirusak, sehingga aktivitas belajar mengajar para siswa tidak lagi dapat dilakukan di sekolah.

Akibatnya, para siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar di kolong rumah warga dengan sarana yang sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai jauh dari layak bagi proses pendidikan anak-anak.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menilai konflik tapal batas seharusnya tidak sampai menyeret fasilitas pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan wilayah yang terjadi. “Kami sangat menyayangkan adanya perusakan fasilitas sekolah akibat persoalan tapal batas. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari konflik wilayah seperti ini,” ujarnya.

Elita mengungkapkan, kondisi di lapangan saat ini cukup memprihatinkan. Dengan keterbatasan fasilitas, para siswa tetap berusaha mengikuti kegiatan belajar di kolong rumah warga agar proses pendidikan tetap berjalan.

Namun, ia menilai situasi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena sangat mempengaruhi kenyamanan serta kualitas kegiatan belajar mengajar.“Sekarang anak-anak harus belajar di kolong rumah warga. Ini tentu sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk menangani persoalan tersebut, agar para siswa dapat kembali belajar di tempat yang layak dan aman.

Selain itu, Elita juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta pemerintah provinsi untuk menyelesaikan sengketa tapal batas yang menjadi pemicu peristiwa tersebut.

Menurutnya, penyelesaian konflik wilayah perlu dilakukan secara serius dan bijak agar tidak terus menimbulkan dampak bagi masyarakat. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

“Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan menyelesaikan persoalan ini melalui komunikasi yang baik. Jangan sampai konflik wilayah justru merugikan masyarakat, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” jelasnya.

Elita menegaskan DPRD Berau akan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menghadirkan solusi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar fasilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali digunakan.

“Kami di DPRD tentu akan mengawal persoalan ini. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak bisa kembali belajar di tempat yang layak dan aman,” pungkasnya. (sep/fn)