POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir di Kepulauan Derawan, Maratua, hingga sejumlah pulau kecil lainnya di Kabupaten Berau masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Di satu sisi, kawasan tersebut merupakan aset strategis yang menopang sektor pariwisata Kalimantan Timur. Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kini dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga penanganan abrasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menegaskan, persoalan abrasi di wilayah pesisir Berau tetap menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, perlindungan kawasan pesisir tidak hanya berkaitan dengan keselamatan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir serta masa depan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.

"Abrasi di Kepulauan Derawan, Maratua, dan pulau-pulau lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini," ujar Rudy.

Ia menjelaskan, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Total anggaran daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp14,25 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp12,1 triliun.

Penyusutan ruang fiskal tersebut membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah memilih memprioritaskan pembiayaan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dipenuhi kepada masyarakat.

Program prioritas tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga sanitasi yang dinilai menjadi kebutuhan paling mendesak.

"Karena kita ini lebih fokus kepada standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur termasuk di dalamnya sanitasi," katanya.

Rudy menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah mengesampingkan persoalan abrasi. Namun dengan kondisi anggaran yang terbatas, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Menurutnya, berkurangnya kemampuan fiskal daerah bukan dipicu oleh menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

"Anggaran kita hari ini terbatas. Dari tahun sebelumnya Rp14,25 triliun, tahun ini hanya tinggal Rp12,1 triliun, jadi semakin turun. Turunnya ini bukan karena pendapatan asli daerah yang turun, tetapi karena persoalan efisiensi yang hari ini terjadi," tegasnya.

Kondisi tersebut membuat berbagai program pembangunan, termasuk penanganan abrasi di kawasan pesisir, harus dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Padahal, kawasan Kepulauan Derawan dan Maratua merupakan dua destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Abrasi tidak hanya berpotensi mengurangi luas daratan dan mengancam permukiman masyarakat pesisir, tetapi juga dapat berdampak terhadap ekosistem pantai, fasilitas publik, hingga aktivitas pariwisata apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.

Karena itu, Rudy memastikan Pemprov Kalimantan Timur tetap berkomitmen memasukkan penanganan abrasi sebagai salah satu agenda pembangunan daerah. Meski pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi agar perlindungan kawasan pesisir tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Baginya, menjaga Derawan, Maratua, dan pulau-pulau kecil lainnya bukan sekadar mempertahankan bentang alam, tetapi juga melindungi aset strategis Kalimantan Timur yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Pemerintah berharap keseimbangan antara pemenuhan layanan dasar dan perlindungan kawasan pesisir dapat terus dijaga agar pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan. (sep/FN)