Bupati Kukar Pastikan Intervensi untuk 13 Ribu Warga Miskin Ekstrem

img

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan akan melakukan intervensi terhadap sekitar 13 ribu warga yang masih masuk kategori miskin ekstrem atau desil 1.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan penanganan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama setelah data tersebut muncul dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu.

Aulia mengaku terkejut ketika mengetahui masih adanya masyarakat Kukar yang berada pada kategori kesejahteraan paling rendah.

Padahal, menurutnya, Kukar memiliki potensi sumber daya yang besar serta didukung berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.

“Kami kemarin kaget pada saat Musrenbang disampaikan bahwa di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil 1. Di database kami, kami kira sudah tidak ada lagi orang dengan kemiskinan ekstrem,” ujarnya saat sambutan acara Pencanangan Desa Cantik 2026, di BPU Desa Loa Kulu Kota pada Rabu (13/5/2026).

Bagi Aulia, angka tersebut bukan sekadar data statistik. Di balik angka itu, ada masyarakat yang harus segera disentuh melalui program pemerintah yang benar-benar tepat sasaran.

Karena itu, Pemkab Kukar kini mulai memperkuat program RT Ku Terbaik sebagai salah satu langkah untuk memetakan titik-titik kemiskinan hingga ke lingkungan terkecil masyarakat.

“Ini makanya kita melakukan program RT Ku Terbaik untuk mengetahui di mana kemiskinan ini terjadi,” kata dia.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri bagi Kukar yang dikenal memiliki sumber daya besar dan dukungan banyak sektor usaha.

Ia menilai keberadaan masyarakat miskin ekstrem tidak boleh dibiarkan berlarut, terlebih pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen program yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

“Maaf untuk masyarakat, sekelas  kabupaten kukar dengan semua potensi yang dimiliki, disini masih ada miskin ekstrem, dan kami yakin dan percaya, dan kami berkomitmen, kalau seandainya ada yang masih miskin ekstrem di Kukar, itu harus kita bantu, itu harus kita intervesi,,” tegasnya.

Aulia menyebut, intervensi yang dilakukan nantinya tidak hanya bertumpu pada satu program.

Pemerintah daerah akan mengoptimalkan berbagai skema bantuan dan pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, mulai dari program RT Ku Terbaik, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hingga program yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Kita punya banyak perusahaan, kita punya program RT Ku Terbaik, kita punya program ADD, kita punya program BKKD, dan program di masing-masing organisasi perangkat daerah. Malu rasanya kalau seandainya di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil 1,” ungkapnya.

Di hadapan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Aulia juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat memperoleh akses data masyarakat desil 1 hingga desil 5 secara lebih mudah.

Menurutnya, data tersebut sangat penting agar intervensi yang dilakukan pemerintah bersama RT dan desa benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Tujuan kita agar kita bisa berintervensi dengan sangat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun sampai hari ini kami masih sangat kesulitan kalau ingin mendapatkan data tersebut,” tandasnya. (kriz)