TENGGARONG- Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Hetifah Syaifudian merasa khawatir, Ibu Kota Negara(IKN) baru di Kaltim bakal tidak berlanjut, dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat berjuang agar Pemerintah pusat komitmen mewujudkan IKN baru di Kaltim.

"Semangat perpindahan ibu kota negara ke Kaltim sudah sangat tinggi, dan ini akan sia-sia jika Pusat tidak mewujudkan IKN baru di Kaltim, atau nantinya putus diperjalanan," ujar Hetifah, saat bersilaturahmi bersama Ketua Golkar Kukar Abdul Rasid, Sabtu(21/12/2019) sore, di Hotel Grand Elty Tenggarong.

Hetifah juga tidak menapikkan, bisa saja IKN tidak berlanjutkan, karena pembangunan IKN belum menjadi UU, baru sebatas kebijakan dan Keputusan Presiden RI. Hetifah bersama anggota parlemen asal Kaltim, akan terus mengawal IKN bisa terus berlanjut.

"Ada saat kami, para anggota DPR RI asal Kaltim berkumpul bersama, membahas IKN menjadi lebih detail dan kongkret untuk diperjuangkan ditingkat pusat," jelasnya.

Ditingkat masyarakat, menurut anggota parlemen dua periode ini, ada yang perlu dibenahi, seperti kualitas sumber daya manusia yang kreatif menuju arus transformasi ibu kota, tanpa mengurangi kearifan lokal yang sudah ada. Masyarakat kukar harus mengambil peluang ekonomi yang besar dari kepentingan IKN.

"Dukungan pemerintah juga harus menjadi perhatian, seperti infrastruktur jalan, serta tarif transportasi yang begitu mahal jika ke Kaltim. Ada dua daerah yang menjadi perhatian besar masyarakat indonesia menuju IKN Baru, yakni Kota Balikpapan dan Kukar," jelasnya.

Selain bersilaturahmi bersama Ketua DPRD Kukar, kedatangan Hetifah untuk menjadi pemateri pendidikan politik perempuan bagi kader Golkar Kukar, yang digelar di Hotel Grand Elty selama dua hari, 21-22 Desember 2019. Serta reses mendengarkan aspirasi masyarakat Kukar dan daerah lainnya.

"Kita akan memberikan pelajaran, bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam berpolitik, yang selama ini didominasi laki-laki, serta perempuan mampu mengambil peran dalam setiap pembahasan anggaran di kabupaten melalui Musrenbangkab, sampai tingkat desa melalui Musrenbangdes," paparnya.(and/poskotakaltimnews.com)