Ketua DPRD kukar, Ahmad Yani. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan akan mengawal tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengawasan tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan mendukung arah pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan capaian opini WTP menjadi kebanggaan bersama bagi masyarakat Kukar.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kemarin telah dilakukan penyerahan LHP oleh BPK Provinsi Kalimantan Timur. Tentu hal ini patut kita syukuri dan menjadi kebahagiaan bersama karena Kutai Kartanegara kembali mampu mempertahankan opini  WTP,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Loa Kulu pada Selasa (26/5/2026).

Ia menilai opini WTP yang kembali diraih merupakan prestasi yang harus dipertahankan.

Meski demikian, DPRD Kukar tetap mendorong seluruh OPD segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

“Artinya, ini merupakan prestasi yang luar biasa dan harus terus dipertahankan. Meskipun demikian, tetap ada beberapa rekomendasi dari BPK yang nantinya akan ditindaklanjuti,” kata dia.

Menurut Ahmad Yani, rekomendasi yang diberikan BPK bukan merupakan bentuk penyimpangan ataupun fraud, melainkan bagian dari penguatan sistem manajemen keuangan daerah agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menegaskan pengelolaan APBD Kukar harus tetap berpihak kepada masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

“Namun pada intinya, hal tersebut merupakan bagian dari penguatan agar pengelolaan anggaran benar-benar berbasis kerakyatan. APBD Kukar diharapkan tetap selaras dengan pencapaian visi Kukar Idaman Terbaik dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan daerah,” tegasnya.

DPRD Kukar, lanjut dia, juga akan memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Seluruh proses penganggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban akan terus dikawal agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan bahwa sejumlah catatan yang diberikan BPK nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama agar seluruh OPD semakin memahami tata kelola dan manajemen keuangan daerah secara baik.

“Ke depan, kami bersama DPRD akan terus melakukan pengawasan terkait penganggaran, termasuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan,” tutupnya. (kriz)