Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kabupaten Berau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar di berbagai sektor. Namun di balik potensi tersebut, persoalan kebutuhan dasar masyarakat berupa akses air bersih ternyata masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Hingga saat ini, masih ada masyarakat di sejumlah wilayah yang harus menghadapi keterbatasan layanan air bersih. Kondisi tersebut pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera bergerak cepat membenahi sistem distribusi dan infrastruktur air bersih secara menyeluruh.

Menurut Rifai, persoalan air bersih bukan sekadar isu pelayanan biasa, melainkan kebutuhan mendasar yang sangat berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjadikan pemenuhan air bersih sebagai prioritas utama pembangunan.

“Kami ingatkan karena air bersih ini kebutuhan dasar, jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.

Apalagi menurut Rifai, hingga kini masih ada beberapa wilayah di Berau yang belum terlayani secara maksimal. Di antaranya kawasan Maratua, Kelay, serta sejumlah daerah lainnya yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemkab Berau.

Ia menilai, kondisi geografis Berau yang luas memang menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan air bersih. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan lambannya penanganan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, langkah pertama yang harus segera dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di setiap wilayah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang paling membutuhkan penanganan cepat serta menentukan prioritas pembangunan jaringan distribusi.

“Harus dipetakan dulu kebutuhannya, wilayah mana yang masih kekurangan,” katanya.

Rifai menegaskan, pemetaan yang baik akan membantu pemerintah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam menentukan pembangunan instalasi pengolahan air maupun perluasan jaringan perpipaan ke kawasan permukiman warga.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung layanan air bersih. Menurutnya, banyak persoalan distribusi air yang terjadi akibat keterbatasan sarana dan jaringan yang belum memadai.

Mulai dari instalasi pengolahan air, kapasitas penampungan, hingga jaringan distribusi disebut harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Kalau infrastrukturnya baik, distribusinya juga lancar,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Rifai juga mendorong pemerintah untuk mulai menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sumber air bersih. Pemanfaatan sumber air alternatif dinilai perlu dipikirkan sebagai solusi jangka panjang, khususnya untuk wilayah yang memiliki keterbatasan air baku atau berada di daerah pesisir dan terpencil.

Menurutnya, tantangan geografis Berau membutuhkan langkah yang lebih adaptif dan inovatif agar masyarakat tetap bisa mendapatkan akses air bersih secara merata. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program penyediaan air bersih tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sinergi yang kuat antar instansi dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan layanan dasar tersebut.

“Harus ada kerja sama yang kuat antar OPD,” imbuhnya.

Rifai berharap, ke depan tidak ada lagi masyarakat Berau yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menegaskan, pelayanan dasar seperti air bersih merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

“Ini hak masyarakat, harus dipenuhi dengan baik,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)