Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Berbagai upaya pengendalian inflasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau, mulai dari operasi pasar hingga forum koordinasi lintas sektor. Namun, di tengah beragam langkah tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran masih kerap mengalami fluktuasi dan dikeluhkan masyarakat.

Kondisi itu menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami. Ia menilai Pemkab Berau  perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengendalian inflasi yang selama ini diterapkan, mengingat hasilnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Menurut Sutami, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau rapat yang digelar, melainkan pada kemampuan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau.

"Ironis kita ini rapat terus, tapi harga tetap melonjak. Artinya ada yang belum tepat dalam praktik di lapangan," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan masyarakat yang hingga kini masih menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas penting. Meski tidak selalu terjadi secara bersamaan, fluktuasi harga dinilai menunjukkan masih adanya persoalan yang belum terselesaikan dalam sistem distribusi dan pengawasan perdagangan.

Salah satu program mendapat perhatian Sutami  pelaksanaan operasi pasar. Selama ini, operasi pasar kerap menjadi langkah yang diambil pemerintah saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Namun, menurut Sutami, program tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas harga dalam jangka panjang.

Ia menilai operasi pasar masih bersifat sementara dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Operasi pasar jangan hanya jadi kegiatan seremonial. Harus benar-benar menyentuh masyarakat yang terdampak," tegasnya.

Lebih lanjut, Sutami menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga barang kebutuhan pokok tidak mudah bergejolak akibat gangguan di rantai perdagangan.

Menurutnya, jika harga bahan pokok masih sering mengalami kenaikan, maka hal itu menjadi indikator bahwa terdapat persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.

"Kondisi harga bahan pokok yang masih sering mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum tertangani," katanya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi barang, mulai dari distributor, agen, hingga pedagang di tingkat pasar. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

Selain pengawasan distribusi, pembenahan tata kelola pasar juga menjadi hal yang dianggap mendesak. Menurut Sutami, pasar yang dikelola dengan baik akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat, transparan, dan memberikan kepastian harga bagi masyarakat.

"Pembenahan tata kelola pasar juga penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat dan transparan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti penerapan konsep 4K yang selama ini menjadi strategi pengendalian inflasi, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Menurutnya, konsep tersebut sebenarnya sudah tepat sebagai pedoman. Namun, implementasinya harus benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan, bukan hanya menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi.

Sutami menilai keberhasilan program pengendalian inflasi tidak bisa diukur dari banyaknya forum yang dilaksanakan, melainkan dari kondisi harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan.

Keberadaan BUMD dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga pasokan sekaligus menstabilkan harga ketika terjadi gejolak pasar.

BUMD, kata dia, bisa mengambil peran lebih besar dalam distribusi komoditas pangan sehingga pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk melakukan intervensi saat harga mulai mengalami kenaikan. Selain itu, menjelang hari besar keagamaan maupun momentum tertentu yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah daerah diminta lebih sigap melakukan langkah antisipasi sejak dini.

Menurut Sutami, tindakan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan harus melakukan intervensi ketika harga sudah terlanjur melonjak di pasaran.

"Kehadiran pemerintah di titik-titik distribusi yang rawan gejolak harga ini penting agar kenaikan harga dapat ditekan sejak dini," katanya.

Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak terlalu mempersoalkan banyaknya program maupun konsep yang disusun pemerintah. Yang paling penting adalah bagaimana harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

 "Masyarakat tidak butuh konsep. Mereka butuh harga stabil di pasar. Itu ukuran keberhasilan pengendalian inflasi," tandasnya. (sep/FN/advertorial)