Suasana Prosesi Mengulur Naga  di accara festival Erau 2025.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR:  Penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut mengubah pola penyelenggaraan Festival Erau Adat Pelas 2026.

Meski demikian, agenda budaya yang menjadi identitas masyarakat Kutai itu dipastikan tetap berlangsung.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seluruh rangkaian pelaksanaan festival tahun ini akan dijalankan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sementara pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mengambil peran dalam koordinasi dan persiapan.

Festival Erau Adat Pelas merupakan tradisi budaya tertua di Kutai yang berakar dari adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Perhelatan ini tidak hanya menyuguhkan atraksi seni dan budaya, tetapi juga diisi berbagai prosesi adat yang sarat akan makna sebagai bentuk ungkapan syukur serta pelestarian warisan budaya masyarakat Kutai.

Karena nilai historis dan sakralnya, penyelenggaraan Erau selalu melibatkan Kesultanan sebagai pemegang otoritas adat.

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan keputusan tetap menggelar Erau merupakan hasil kesepakatan antara Pemkab Kukar Kukar dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Kolaborasi dipilih sebagai langkah untuk memastikan festival budaya tersebut tetap dapat terlaksana di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Atas persetujuan Bapak Bupati dan juga Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, diputuskan bahwa Erau tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kolaborasi," ujarnya saat ditemui di kantor Disdikbud Kukar, Tenggarong pada Selasa (30/6/2026).

Menurut Heriansyah, tahapan persiapan diawali dengan pembentukan tim pelaksana.

Setelah itu, lanjutnya, berbagai agenda teknis akan mulai dijalankan pada Juli, termasuk latihan tari massal yang menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Festival Erau.

"Insya Allah pada Juli sudah mulai masuk tahapan pelaksanaan, termasuk latihan tari massal yang memang membutuhkan waktu persiapan cukup panjang," kata dia.

Selain mempersiapkan tahapan teknis, Disdikbud Kukar juga terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar setiap rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal.

Koordinasi tersebut mencakup unsur yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi adat, pertunjukan budaya, hingga kegiatan pendukung lainnya.

"Di sisi lain, kami juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Erau," tuturnya.

Heriansyah menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan mekanisme pembiayaan penyelenggaraan Festival Erau.

Seluruh anggaran pelaksanaan tahun ini dihibahkan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sehingga pelaksanaan kegiatan berada di bawah kewenangan Kesultanan.

"Untuk pelaksanaan Erau, kami berupaya seefektif mungkin memaksimalkan anggaran yang tersedia. Tahun ini seluruh anggaran pelaksanaan dihibahkan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura," jelasnya.

Dengan skema tersebut, Disdikbud Kukar tidak lagi bertindak sebagai pelaksana teknis, melainkan berfokus mengawal koordinasi agar seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Kesultanan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan, terutama prosesi adat yang memiliki nilai sakral dan menjadi ruh dari Festival Erau.

"Nantinya pihak Kesultanan yang akan melaksanakan kegiatan, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih berperan melakukan koordinasi. Hal itu karena alokasi anggaran di Disdikbud juga mengalami penyesuaian, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kesultanan," pungkasnya. (kriz)