Aksi damai HMI cabang Kukar terkait dengan evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan evaluasi APBD Kukar tahun anggaran 2026 di depan kantor Bupati Kukar. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).

Mereka menyoroti ketergantungan fiskal Kukar terhadap transfer pemerintah pusat yang dinilai berimbas pada pelaksanaan program daerah hingga perputaran ekonomi masyarakat.

Aksi bertajuk “Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026” itu berlangsung tertib.

Massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi fiskal serta realisasi program yang telah direncanakan dalam APBD 2026.

Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah mengatakan, kondisi anggaran saat ini menjadi salah satu alasan pihaknya mengevaluasi pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik.

“Kita melihat representasi dari Kukar Idaman Terbaik, yang pada hari ini mungkin tidak semuanya bisa berjalan karena stagnannya anggaran daerah kita,” ujarnya.

Menurutnya, besarnya ketergantungan terhadap transfer pusat perlu menjadi perhatian mengingat Kukar merupakan daerah penghasil dengan aktivitas industri dan ekstraksi sumber daya alam yang besar.

Kontribusi tersebut, kata dia, seharusnya diikuti dengan pemenuhan hak fiskal daerah agar pembangunan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat berjalan optimal.

“Ada hak-hak daerah kita yang sampai hari ini belum diserahkan kepada kita selaku wilayah penghasil. Seharusnya kita sebagai wilayah penghasil lebih tegas kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Karena itu, HMI meminta Pemkab bersama wakil rakyat di daerah maupun pusat memperkuat koordinasi untuk memperjuangkan kepentingan Kukar.

Terlebih, lanjutnya, keterbatasan anggaran dinilai mulai berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan dan roda perekonomian masyarakat.

“Sebagus apa pun pemerintah kita, tanpa anggaran tidak akan bisa bergerak. Harapannya pemerintah daerah lebih tegas dan lebih berani kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Menanggapi persoalan fiskal yang disampaikan mahasiswa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Muhammad Iriyanto mengakui kemampuan keuangan daerah saat ini memang tengah mengalami tekanan.

Situasi tersebut membuat pelaksanaan sejumlah program tidak dapat berjalan seperti dalam kondisi normal.

Pemkab, lanjutnya, harus menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Kebutuhan wajib dan mengikat menjadi hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan program pengembangan masyarakat.

“Pada saat kita punya dana yang terbatas, sementara yang harus dibangun banyak, tentu kita akan memilah yang paling prioritas atau superprioritas,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab disebut terus menyusun strategi agar program prioritas tetap dapat berjalan.

Aspirasi yang disampaikan HMI juga akan diteruskan kepada Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

“Kami bilang ini tuntutan masyarakat, bukan tuntutan mahasiswa. Mereka hanyalah mewakili suara rakyat,” kata dia.

Persoalan transfer pusat yang menjadi salah satu sorotan HMI turut mendapat perhatian DPRD Kukar.

Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid menyebut hampir Rp3 triliun anggaran yang menjadi bagian penerimaan daerah hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi ruang fiskal Pemkab dalam menjalankan berbagai kegiatan yang sebelumnya telah disepakati melalui APBD 2026.

“Kalau sumber anggaran kita yang tertahan di pusat itu disalurkan, sebenarnya kondisi Kutai Kartanegara pasti akan baik-baik saja,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai perjuangan untuk memperoleh hak fiskal daerah perlu dilakukan bersama.

Di sisi lain, kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2026 diharapkan tetap dapat direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Realisasi kegiatan tersebut dinilai penting karena belanja pemerintah memiliki efek terhadap terbukanya lapangan pekerjaan.

Ketika kegiatan pembangunan kembali berjalan, masyarakat yang selama ini kehilangan kesempatan kerja dapat kembali memperoleh penghasilan.

“Sehingga tukang yang selama ini tidak memiliki pekerjaan karena tidak adanya kegiatan, ketika kegiatan itu berjalan mereka bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan,” ujarnya.

Rangkaian aksi damai tersebut kemudian diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama HMI, perwakilan Pemkab dan DPRD Kukar sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan.

Di tengah terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah, DPRD juga menilai peran sektor swasta diperlukan untuk membantu menjaga perputaran ekonomi.

Perusahaan yang beroperasi di Kukar diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pekerjaan yang tersedia.

“Kita berharap pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat lokal dapat diberikan kepada masyarakat sekitar. Sedikit banyak, hal tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kukar,” pungkasnya. (kriz)