Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menyentil budaya kerja jajarannya yang selama ini terbiasa bekerja dengan dukungan anggaran besar.

Pola tersebut kini harus berubah menyusul kondisi keuangan daerah yang mengharuskan Pemkab Kukar mengurangi sekitar Rp2 triliun dari anggarannya.

Aulia menilai, penyesuaian kondisi fiskal tidak cukup hanya diselesaikan melalui rasionalisasi sejumlah belanja.

“Kalau sekarang kita bicara terkait dengan proses keuangan daerah, yang berat sebenarnya bukan terletak pada proses rasionalisasinya. Akan tetapi, yang berat bagi kita adalah mengubah budaya di tempat kita,” ujarnya saat di temui di kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (27/7/2026).

Perubahan itu berkaitan dengan cara perangkat daerah menjalankan program dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Terlebih, kata dia, kondisi fiskal saat ini berbeda dibandingkan ketika pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam membiayai berbagai program.

“Di mana selama ini kawan-kawan terbiasa dengan uang yang banyak. Sekarang, dengan uang yang lebih kecil, kita tetap harus mencapai target kinerja yang diminta oleh masyarakat sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Situasi tersebut menjadi ujian bagi perangkat daerah untuk beradaptasi.

Pemerintah daerah pun mulai melakukan penyesuaian secara internal agar pelaksanaan tugas tetap dapat berjalan di tengah perubahan kemampuan fiskal.

“Maka budaya-budaya kerja inilah yang berusaha kita sesuaikan, dan ini merupakan sesuatu yang berat,” ucapnya.

Meski proses tersebut tidak sederhana, Aulia tetap optimistis jajarannya dapat melewati masa penyesuaian dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada.

“Kami yakin ini berat, ini sulit, tetapi bisa untuk kita laksanakan,” tegasnya.

Tekanan terhadap keuangan daerah sendiri cukup besar. Dalam proses penataan kembali postur keuangan, Pemkab Kukar dihadapkan pada kebutuhan untuk memangkas sejumlah alokasi yang sebelumnya masuk dalam perencanaan.

“Ya, sekitar Rp2 triliun kita akan kurangi. Sampai sekarang kita harus membuang sekitar Rp2 triliun dari anggaran kita,” ungkapnya.

Di tengah proses tersebut, Pemkab Kukar belum menutup peluang untuk memperkuat kembali kemampuan fiskalnya.

Salah satu yang masih diupayakan berkaitan dengan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah.

“Tetapi kita masih melakukan proses komunikasi dengan pemerintah pusat, bagaimana dana kurang bayar kita bisa tersalurkan sehingga itu bisa menutupi defisit,” jelasnya.

Kondisi keuangan tersebut juga memunculkan pertanyaan terhadap keberlanjutan pembangunan fisik sepanjang tahun ini.

Aulia memastikan sejumlah pekerjaan yang telah menjadi kebutuhan daerah masih tetap dilaksanakan.

“Ada. Kan kelihatan, bangunan-bangunan fisik masih ada yang kita laksanakan. Ada pembangunan infrastruktur jalan, penanganan longsoran, dan ada beberapa pembangunan lainnya yang kita laksanakan,” pungkasnya. (Kriz)