SAMARINDA- Tenaga Pendamping Profesional (TPP)  khususnya  untuk   pendamping desa adalah salah satu kekuatan yang sangat membantu mempercepat langkah kemanjuan dan kemandirian desa , namun saat ini,  Provinsi Kaltim masih kekurangan  TPP akan tetapi akan dioptimalkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Mohammad Jauhar Efendi menjelaskan, Sebanyak 432 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kaltim sudah menandatangani kontrak kerja secara serentak, namun jumlah tersebut masih kurang bila dibandingkan  841 desa  yang tersebar di  7 kabupaten.

“ Memang  kalau dibandingkan  dengan jumlah desa yang ada tentu masih kurang,  yang sekarang tersediah 432 TPP, idialnya 475 TPP, memang  tidak mesti  1 desa 1 TPP, tetapi 1 TPP bisa mencakup 2 desa  sampai 4 desa, tergantung luasan desanya, dengan begitu TPP yang ada bisa dioptimalkan  untuk membekup desa-desa yang terdekat,” kata Jauhar Efendi, usai menghadiri pembubaran kepanitiaan HUT ke-63 Provinsi Kaltim, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (22/1/2020)  

Jauhar mengharapkan  TPP  yang  telah melakukan penandatanganan kontrak, tentu sudah bisa  melaksanakan tugas pendampingan pelaksanaan ProgramPembangunan dan Pemberdayaan Masyaralat Desa (P3MD) di lokasi pendampingan masing-masing.

“Kita harapkan TPP bisa melaksanakan tugas  yang  diamanahkan  pemerintah daerah. Tugas para  TPP sangatlah berat, seperti meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa serta pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Termasuk meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor," paparnya.

Jauhar Efendi menambahkan, penandantanganan kontrak  kerja, baik yang baru di terima maupun yang diperpanjang  kontraknya  per  2  Januari sampai 31 Desember 2020, akan dievaluasi selama tiga bulan kedepan, kalau kinerjanya bagus  tentu dilanjutkan, akan tetapi  bagi TPP yang kinerjanya  kurang baik atau mendapat penilaian D, ataupun melakukan kesalahan kode etik, akan diberhentikan.  

Jumlah 432 TPP se Kaltim yang  telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja terdiri dari  36 Tenaga Ahli (TA).  115 Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP). 68 Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).  Dan 213 Pendamping Lokal Desa (PLD).(mar/poskotakaltimnews.com)