Petugas Disdamkarmatan Kukar saat melakukan pemadaman api di lahan yang terbakar. (foto ; dok.disdamkarmatan Kukar)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai 67 kejadian dengan total luasan lahan terbakar 915,68 hektare. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini memperkuat penanganan dengan menyiapkan pos terpadu mulai dari tingkat Desa dan Kelurahan hingga Kabupaten.

Berdasarkan data yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Kekeringan serta Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Command Center Diskominfo Kukar, Rabu (26/8/2026),  terdapat sekitar 67 kejadian karhutla di Kukar, telah membakar 915,68 hektare lahan.

Luasan terbesar tercatat di Kecamatan Sanga-Sanga mencapai 340 hektare, disusul Muara Kaman 130 hektare, Samboja 126 hektare, Muara Badak 107,25 hektare dan Tabang 100 hektare.

Sementara dari sisi jumlah kejadian, Samboja menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 21 kejadian.

Rapat dipimpin langsung Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, Polres, Kodim 0906/Kukar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti melalui zoom meeting.

Ia mengatakan, rapat tersebut menghasilkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, kita akan membuat pos terpadu mulai dari tingkat Kelurahan dan Desa, kemudian tingkat Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten,” ujarnya.

Selain pembentukan pos, Pemkab Kukar menyiapkan dukungan logistik dan bahan bakar minyak (BBM) bagi petugas yang melakukan penanganan di lapangan.

Pembiayaan kebutuhan tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk dukungan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dukungan tersebut disiapkan agar petugas dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.

"Ini akan disalurkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan logistik dan BBM. Bukan hanya BPBD, Damkar pun kita support untuk pemenuhan BBM,” kata dia.

Pemkab Kukar juga memetakan sumber daya yang tersedia, termasuk menghimpun dukungan dari badan usaha setempat yang memiliki unit pemadam kebakaran.

“Karena kita pahami badan usaha itu pasti memiliki unit pemadam kebakaran, baik itu usaha perkebunan maupun usaha pertambangan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memetakan kondisi kebakaran berdasarkan pemantauan citra satelit dan laporan dari Kecamatan.

Ia menyebut terdapat sekitar 140 titik aktif berdasarkan citra satelit, namun laporan dari lapangan menunjukkan titik yang perlu mendapat penanganan diperkirakan tidak lebih dari 50 titik.

“Memang ada beberapa titik yang apinya lumayan besar dan membutuhkan perhatian kita untuk penanganannya,” ujarnya.

Di tengah ancaman kemarau panjang, ia juga mengajak masyarakat melakukan salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar agar hujan segera turun.

Berdasarkan informasi Kepala BPBD, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober dan berpotensi berlanjut sampai November bahkan akhir tahun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Kepada BPBD Kukar, Sunggono mengatakan langkah antisipasi dan mitigasi risiko telah dilakukan jauh sebelum peningkatan kejadian karhutla.

Pemerintah daerah sebelumnya telah mengingatkan jajaran terkait untuk mewaspadai kondisi cuaca ekstrem.

Penanganan juga tidak hanya diarahkan pada karhutla, tetapi turut menyasar dampak kekeringan terhadap masyarakat.

“Yang kita lakukan bukan hanya menangani masyarakat yang terdampak kekeringan. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Dan itu sudah terkoordinasi, hasilnya juga sudah terlihat,” kata dia.

Menurutnya, dari 20 Kecamatan di Kukar, 5 Kecamatan tidak terdampak hotspot berdasarkan data BMKG. Sementara Kecamatan lainnya mengalami dampak dengan skala berbeda-beda.

Ia menyebutkan bahwa kondisi titik panas cenderung lebih terlihat ketika suhu udara meningkat pada siang hari.

Koordinasi dengan jajaran di daerah terus dilakukan untuk memastikan laporan dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Ia mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki grup komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi. Namun, grup tersebut akan diperluas dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga koordinasi penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih terpadu.

“Insyaallah hari ini kita akan masukkan mereka ke dalam grup tersebut,” tutupnya. (Kriz)