POSKOTAKALTIMNEWS, JAKARTA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Graha Marinir Panti Wira, Senin (7/9/2026).

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tersebut membahas penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Gubernur Rudy Mas’ud mengajak seluruh pihak di Kaltim untuk bergandeng tangan melakukan pencegahan hingga pemadaman karhutla. Hal ini penting mengingat fenomena El Nino diprediksi masih akan berlangsung hingga Oktober.

“Karhutla memerlukan kesungguhan untuk kita lakukan bersama-sama,” seru Gubernur Rudy Mas’ud usai mengikuti rapat.

Menurut Rudy, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan pemegang HGU dan PBPH serta seluruh elemen masyarakat.

Tanggung jawab tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta bersama-sama melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Kita harus melakukan edukasi bersama kepada masyarakat, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujarnya.

Kaltim sendiri tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla secara nasional. Keenam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi.

Kebakaran di enam provinsi tersebut hampir selalu berulang dan berpotensi menimbulkan bencana asap yang bahkan dapat berdampak hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Total luasan lahan terbakar di enam provinsi prioritas tersebut mencapai sekitar 72.000 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 700 hektare masih dalam proses penanganan dan pemadaman.

Selain itu, penanganan karhutla di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian pemerintah. Saat ini terdapat sekitar 459 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa larangan pembakaran hutan dan lahan bukan lagi sekadar imbauan, melainkan sudah menjadi perintah Presiden.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Kita punya tanggung jawab bersama, karhutla harus kita hentikan. Tidak boleh bakar lahan dan hutan. Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah Presiden,” tegas Djamari.

Kepada para gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kajati, serta para pengusaha pemegang HGU dan PBPH se-Indonesia, Djamari mengingatkan tiga tanggung jawab yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, tanggung jawab moral kepada alam dan manusia. Kedua, tanggung jawab terhadap jabatan dan kehormatan. Ketiga, pertanggungjawaban terhadap hukum yang telah diatur oleh negara.

Menko Polkam juga menyampaikan tiga catatan penting dalam penanganan karhutla. Pertama, ancaman El Nino belum berakhir.

Kedua, setiap lahan pasti memiliki penanggung jawab. Ketiga, aturan sudah lengkap sehingga penegakan harus dilakukan secara konsisten, tegas dan segera.

“Karhutla tidak akan berhenti, jika kita berbicara sendiri-sendiri,” tegasnya.

Djamari menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla juga merupakan kewajiban para pemegang HGU dan PBPH. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengundang tidak kurang dari 325 perusahaan pemegang HGU dan PBPH.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara.

Khusus untuk enam provinsi yang menjadi prioritas, sebanyak 43.481 personel dikerahkan. Mereka berasal dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan dan unsur terkait lainnya.

Untuk Satgas Udara, pemerintah mengerahkan 55 pesawat, yang terdiri dari 35 unit helikopter water bombing (WB). Pemerintah juga menyiapkan pesawat untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Rapat koordinasi tersebut turut diikuti Kapolri dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pelaksanaan rapat dilakukan secara luring dan daring sebagai bagian dari penguatan koordinasi nasional dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.(mar)