POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membuka jalan dialog mengenai sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih, konflik agraria hingga kebijakan daerah.

Seluruh persoalan ini menjadi aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Berau (AMB) dalam audiensi, Selasa (15/9/2026).

Bukan sekadar menyampaikan keluhan, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk meminta kejelasan sekaligus mendengarkan respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Wakil Bupati Gamalis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima langsung aspirasi yang disampaikan AMB.

Sri Juniarsih menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat. Setiap persoalan yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah dan regulasi yang berlaku.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah BBM. Ketersediaan bahan bakar menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Berau, terlebih aktivitas warga tidak hanya mengandalkan transportasi darat, tetapi juga kendaraan dan transportasi air.

“Pemkab Berau menyatakan terus melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Sri Juniarsih Mas.

Masih menurut Sri Juniarsih, penyaluran kuota BBM juga perlu dihitung berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Data kendaraan, baik yang beroperasi di darat maupun di perairan, menjadi salah satu pertimbangan agar kuota yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Tak berhenti pada persoalan pasokan, Pemkab Berau juga mendorong adanya pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah perbedaan harga yang terlalu jauh di tengah masyarakat.

Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah tarif air bersih. Pemkab Berau menjelaskan bahwa tarif PDAM saat ini masih tergolong rendah dan telah sekitar tiga tahun tidak mengalami penyesuaian.

Namun, penyesuaian tarif tidak akan dilakukan secara serentak tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Bupati Sri Juniarsih menjelaskan, pelanggan akan dikategorikan berdasarkan kemampuan, dengan pelanggan niaga menjadi salah satu kelompok yang lebih dahulu mendapatkan penyesuaian. Sementara bagi masyarakat yang dinilai tidak mampu, pemerintah akan mengupayakan skema subsidi silang.

“Dimulai dari pelanggan niaga, kemudian rumah tangga akan dikategorikan. Kalau tidak mampu, akan kita upayakan subsidi silang,” jelasnya.

Persoalan agraria juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Pemkab Berau membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi dan verifikasi data.

Pemerintah daerah meminta masyarakat yang menghadapi persoalan agraria menyampaikan permasalahannya secara langsung sehingga dapat ditelusuri dan dikoordinasikan bersama OPD terkait.

Bagi Pemkab Berau, persoalan agraria tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyampaian aspirasi, tetapi membutuhkan data dan informasi yang jelas untuk memastikan duduk perkara serta menentukan langkah penyelesaian sesuai aturan.

Audiensi bersama AMB tersebut pada akhirnya menjadi ruang pertemuan antara persoalan yang dirasakan masyarakat dan kewenangan pemerintah untuk mencari jalan keluar.

Pemkab Berau bersama Forkopimda memastikan komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka. Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Di tengah beragam persoalan tersebut, masyarakat kini menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah, terutama terhadap isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari seperti BBM dan air bersih, serta persoalan agraria yang membutuhkan kepastian penyelesaian. (sep/FN/Advertorial)