POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kabupaten Berau dan ke-215 Kota Tanjung Redeb di tahun 2026 ini terasa sangat berbeda. Di mana pemerintah dan masyarakat tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tak ringan.

Selain menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sempat memicu kabut asap, Kabupaten Berau juga masih harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi ruang gerak pembangunan daerah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah.

Menurutnya, momentum hari jadi daerah tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga waktu yang tepat untuk melihat berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Perayaan hari jadi tahun ini tentu kita sambut dengan sukacita, namun juga penuh keprihatinan. Kita baru saja menghadapi karhutla dan kabut asap, kemudian saat ini ada kebijakan efisiensi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah,” ujar Syarifatul.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan kondisi tekanan fiskal yang lebih terbatas, pemerintah daerah harus menentukan kembali skala prioritas pembangunan. Sejumlah program yang sebelumnya dapat dilaksanakan dalam cakupan lebih besar kini harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Kalau sebelumnya pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar, sekarang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Otomatis kegiatan OPD juga berkurang,” katanya.

Menurut Syarifatul, penyesuaian tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta masyarakat memahami kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

Kebijakan efisiensi anggaran, kata dia, bukan persoalan yang hanya terjadi di Kabupaten Berau, melainkan juga dirasakan oleh sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur hingga tingkat nasional.

Di tengah keterbatasan tersebut, Syarifatul berharap pemerintah pusat dapat segera menyalurkan dana yang menjadi hak daerah, terutama dana bagi hasil (DBH).

Menurutnya, DBH memiliki arti penting bagi daerah yang selama ini memberikan kontribusi sumber daya alam bagi penerimaan negara. Berau dan Kalimantan Timur, kata dia, memiliki hak atas bagian hasil tersebut untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat segera menyalurkan kekurangan dana yang menjadi hak daerah. Karena itu merupakan bagian dari hasil sumber daya alam yang berasal dari Berau dan Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Momentum HUT Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb tahun ini pun tidak sekadar menjadi perayaan bertambahnya usia daerah. Di balik kemeriahan hari jadi, terdapat tantangan untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi, meski pemerintah daerah harus bekerja dengan ruang anggaran yang lebih terbatas. (sep/FN)