Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) mengkaji rencana penataan kawasan permukiman pascakebakaran di Kartini, Danau Aji dan Muara Muntai.

Dalam proses tersebut, aspirasi warga menjadi pertimbangan pemerintah untuk memastikan penataan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak merugikan pihak yang terdampak.

Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan pembahasan awal telah dilakukan bersama Bupati Kukar dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemerintah masih melakukan pendataan dan mengoordinasikan langkah penanganan sebelum menentukan rencana lebih lanjut.

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya.

Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan, baik dalam pemulihan warga maupun penataan lingkungan permukiman.

Ia mengatakan, penataan kawasan membutuhkan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Pemerintah juga perlu mengetahui kebutuhan warga terdampak sebelum menetapkan langkah yang akan diambil.

“Kalau nantinya dilakukan penataan, kami harus berkomunikasi dengan masyarakat, mungkin melalui rapat bersama warga untuk membahas keinginan mereka dan juga rencana pemerintah. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya kepada Poskotakaltimnews pada Kamis (15/10/2026).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penataan akses jalan. Ia menjelaskan, pelebaran jalan berpotensi memengaruhi lahan milik warga sehingga rencana tersebut harus dibicarakan dan disepakati bersama sebelum dilaksanakan.

“Kalau ada pelebaran satu meter ke kiri atau satu meter ke kanan, pasti ada kemungkinan lahan warga ikut terdampak. Hal seperti ini harus dibicarakan dan dimusyawarahkan, tidak bisa langsung dikerjakan,” jelasnya.

Selain akses jalan, penataan juga akan memperhatikan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), seperti drainase, sanitasi, serta ketersediaan air bersih.

Pendataan kondisi lingkungan diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pembenahan dan menjadi dasar perencanaan kawasan yang lebih tertata.

Ia berharap, penataan tersebut dapat menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak huni.

Menurutnya, keteraturan kawasan perlu menjadi perhatian agar pembangunan rumah ke depan tetap memperhatikan standar lingkungan yang berlaku.

“Kami ingin kawasan tersebut menjadi lebih baik dan tidak kembali menjadi kawasan kumuh. Kalau tidak ditata, pembangunan rumah bisa dilakukan tanpa memperhatikan keteraturan kawasan,” kata dia.

Di sisi lain, ketersediaan hidran dan sumber air juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.

Penempatan fasilitas tersebut membutuhkan kajian mengenai lokasi yang tepat, termasuk kejelasan status lahan dan persetujuan pemilik apabila menggunakan tanah masyarakat.

“Kita juga masih kekurangan hidran dan sumber air. Hal itu perlu dibicarakan karena pemasangan hidran membutuhkan lokasi yang tepat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tanah siapa yang digunakan dan apakah pemiliknya bersedia,” ungkapnya.

Sementara itu, pendataan warga terdampak masih berlangsung melalui pihak kelurahan dan desa.

Pemerintah juga melakukan konfirmasi terkait alas hak atau dokumen legal kepemilikan tanah sebagai bagian dari persiapan perencanaan penataan kawasan.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan waktu pelaksanaan penataan, termasuk kemungkinan realisasinya pada 2027.

Keputusan lebih lanjut akan mempertimbangkan hasil pendataan, pembahasan lintas OPD, serta kesepakatan bersama masyarakat.

Ia pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut agar rencana penataan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk membahagiakan masyarakat dan akan berusaha semaksimal mungkin. Kami memohon kerja sama masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan yang sehat dan layak huni. Pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya. (Adv/Kriz)