Pemkab Kukar Perjuangkan Pembangunan PLTU Mulut Tambang ke Kementerian ESDM
Oleh Admin3 menit baca321 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Usulan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mencari solusi atas keterbatasan pasokan listrik, khususnya di wilayah pedalaman yang hingga kini masih kerap mengalami pemadaman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, usulan itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, khususnya bidang kelistrikan.
Pemerintah daerah menilai, pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi batu bara di Kukar perlu menjadi perhatian untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus menjalin komunikasi dengan PT PLN untuk membahas berbagai persoalan pelayanan kelistrikan, termasuk gangguan pasokan yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Kita memang tidak terlibat langsung dalam proses operasional PLN. Namun, sebagai pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, kami telah menjalin komunikasi serta melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk persoalan pemadaman listrik,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pemanfaatan potensi batu bara untuk mendukung kebutuhan energi daerah menjadi hal yang patut diperjuangkan.
Terlebih, Kukar merupakan salah satu daerah penghasil batu bara dengan aktivitas pengangkutan hasil tambang yang setiap hari melintasi wilayah perairannya.
Namun, besarnya potensi sumber daya alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan layanan listrik yang dirasakan masyarakat.
“Saya sampaikan kepada pihak kementerian bahwa masyarakat Kukar setiap hari menyaksikan ponton-ponton pengangkut batu bara melintas di hadapan mereka. Namun, di sisi lain, persoalan ketersediaan listrik masih menjadi salah satu kendala yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kondisi Kecamatan Tabang yang masih kerap mengalami pemadaman listrik.
Bahkan, kata dia, gangguan pasokan di kawasan tersebut disebut hampir terjadi setiap hari, sehingga berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Padahal, Tabang merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas pertambangan batu bara berskala besar. Di wilayah tersebut terdapat PT Bayan yang juga menjadi salah satu pemasok batu bara untuk kebutuhan PLN.
Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah agar keberadaan sumber daya alam di Kukar turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui ketersediaan energi listrik yang lebih andal.
“Menurut kami, ada persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Sangat disayangkan apabila wilayah yang menjadi salah satu sumber kekayaan alam justru masih mengalami persoalan pasokan listrik. Hal inilah yang menjadi salah satu konsentrasi kami dan akan terus kami suarakan,” tegasnya.
Ia menyebut, Pemkab Kukar akan terus mengupayakan komunikasi dengan PLN maupun Kementerian ESDM agar persoalan kelistrikan di daerah mendapat perhatian.
Meski tidak memiliki kewenangan untuk mengatur operasional PLN, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan pihak terkait.
“Sekali lagi, pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi terlalu jauh operasional kelistrikan. Namun, kami akan terus melakukan koordinasi dengan PLN maupun Kementerian ESDM, khususnya bidang kelistrikan, agar persoalan serupa tidak terjadi di Kukar,” ucapnya.
Terpisah, Camat Tabang, Asmi Riyandi Elvander menjelaskan, masyarakat di kawasan zona Hulu Kecamatan Tabang hingga kini masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola secara mandiri.
Pasokan listrik di kawasan tersebut ditopang tiga mesin pembangkit, ketergantungan terhadap fasilitas itu membuat pelayanan listrik masih rentan mengalami gangguan, terutama ketika mesin mengalami kendala operasional.
"Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas rumah tangga, tetapi juga memengaruhi layanan komunikasi," ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Kamis (29/10/2026).
Ketika listrik terputus, kata dia, jaringan internet dan telepon seluler ikut terganggu.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, terdapat rencana kelanjutan pembangunan jaringan sambungan PLN dari Desa Buluq Sen menuju kawasan zona Hulu Kecamatan Tabang.
Jaringan itu direncanakan menjadi kelanjutan sambungan dari Kecamatan Kembang Janggut, dengan titik akhir jaringan yang saat ini telah mencapai wilayah Desa Gunung Sari.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima pihak kecamatan, apabila pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026, pelaksanaannya direncanakan berlanjut pada 2027.
Selain perluasan jaringan PLN, pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.
“Untuk wilayah zona Hulu, saat ini masih mengandalkan PLTD dengan mesin pembangkit sendiri. Sementara keberadaan PLTS komunal sebenarnya sangat penting, tetapi saat ini belum banyak masyarakat yang memilikinya,” pungkasnya. (Adv/Kriz)
