PHI Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, Antisipasi Jerat Pidana Lingkungan dalam Operasional Migas
Oleh Admin3 menit baca271 dibaca
BALIKPAPAN, POSKOTAKALTIMNEWS : PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat langkah pencegahan risiko hukum dalam kegiatan operasional hulu minyak dan gas bumi (migas), khususnya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan, 20 Oktober 2026.
Program ini menjadi langkah strategis PHI untuk meningkatkan pemahaman manajemen dan pekerja terhadap dinamika regulasi hukum, sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak dini, terutama setelah berlakunya pembaruan ketentuan pidana nasional.
Dalam kegiatan tersebut, PHI menghadirkan Kasat Reskrim Polresta Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., beserta jajaran sebagai narasumber.
Sr. Manager Legal Counsel PHI, Ardhi Apriyanto, mengatakan pemahaman terhadap perkembangan regulasi hukum pidana menjadi hal penting bagi perusahaan, terutama menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026.
Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut membawa sejumlah implikasi terhadap pengaturan dan penegakan hukum pidana, termasuk dalam perkara lingkungan hidup. Karena itu, seluruh jajaran perusahaan perlu memahami ketentuan tersebut secara komprehensif.
" Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas, mengingat potensi dampak lingkungan dan keterkaitan kegiatan operasional dengan masyarakat," ujar Ardhi.
Ia menegaskan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga dapat berujung pada risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup.
"Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini," tegasnya.
Sementara itu, AKP Putu Ari Sanjaya Putra memaparkan materi mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam penerapan KUHP baru. Pembahasan mencakup perbedaan delik material dan delik formal, proses pemeriksaan perkara, hingga aspek pembuktian yang menjadi perhatian penyidik dalam menangani dugaan tindak pidana lingkungan hidup.
Ia juga menekankan bahwa tidak setiap peristiwa lingkungan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penanganannya harus didasarkan pada unsur hukum, fakta, standar yang berlaku, serta pembuktian terhadap dugaan kesalahan.
Dalam paparannya, Putu menyampaikan lima hal penting yang perlu menjadi perhatian perusahaan ketika menghadapi peristiwa lingkungan hidup.
Pertama, tidak setiap kejadian lingkungan otomatis merupakan tindak pidana. Kedua, suatu delik pidana harus dilihat berdasarkan unsur, fakta, standar, dan kesalahan. Ketiga, pertanggungjawaban hukum tidak selalu berhenti pada orang yang berada di lokasi kejadian.
Keempat, data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian. Kelima, pencegahan terbaik dilakukan melalui keputusan operasional yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini turut dihadiri Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta para pemimpin fungsi dan tim teknis terkait dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Melalui program tersebut, PHI mendorong penguatan budaya kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di seluruh lini operasional. Pembelajaran dari berbagai kasus hukum yang pernah terjadi juga diharapkan menjadi bekal bagi manajemen dan pekerja dalam mengambil keputusan yang tepat serta mengantisipasi potensi risiko.
PHI menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola operasional hulu migas yang profesional, akuntabel, taat hukum, dan berwawasan lingkungan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan yang mencakup Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pada 2025, PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 58 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Bersama anak perusahaan dan afiliasinya serta bekerja sama dengan SKK Migas, PHI terus menjalankan operasi hulu migas yang selamat, efisien, andal, patuh, dan ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan produksi migas nasional serta mendukung ketahanan energi Indonesia. (Mid)
