AESI Libatkan Media Kawal Target PLTS 100 GWp, Kapasitas Nasional Baru 1,5 GW
Oleh Admin4 menit baca230 dibaca
JAKARTA : Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendorong media massa mengambil peran strategis dalam mengawal percepatan pengembangan energi surya nasional. Hal ini seiring ambisi pemerintah merealisasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Training bertema "Penguatan Kapasitas Media dalam Diskursus Energi Surya Nasional" yang digelar AESI secara hybrid di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan ini mempertemukan jurnalis media nasional dan daerah dengan sejumlah narasumber dari PT PLN (Persero), pelaku industri energi surya, serta lembaga kajian kebijakan iklim. Pembahasan mencakup aspek teknis PLTS, perkembangan industri, hingga skema pembiayaan proyek energi surya.
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, mengatakan program PLTS 100 GWp bukan sekadar ambisi pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk media.
"Bagi AESI, 100 GWp adalah ambisi sekaligus mandat kerja. Agar ambisi ini menjadi aksi, pemerintah, pelaku industri, dan publik perlu bergerak bersama untuk memahami dan mengawal setiap prosesnya," ujar Mada.
Menurutnya, media memiliki posisi penting dalam membangun pemahaman publik mengenai energi surya. Pemberitaan tidak seharusnya hanya berfokus pada angka target dan besarnya investasi, tetapi juga perlu mengangkat dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
"Di sinilah rekan-rekan media memegang peran kunci. Kami ingin pemberitaan energi surya menghadirkan cerita yang lebih utuh dari angka target, yaitu manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari listrik yang lebih andal, terbukanya lapangan kerja hijau, hingga tumbuhnya ekonomi lokal," jelasnya.
Program PLTS 100 GWp sendiri diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026 dengan target pembangunan selama tiga tahun. Sementara itu, kapasitas terpasang PLTS nasional hingga pertengahan 2026 tercatat sekitar 1,5 gigawatt (GW).
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengejar target pengembangan energi surya nasional, mulai dari kesiapan regulasi, industri, sistem kelistrikan hingga dukungan pembiayaan.
Dalam sesi diskusi, Manager Pengendalian Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero), Joko Purnomo, memaparkan peran PLTS sebagai salah satu tumpuan penambahan pembangkit energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Ia menjelaskan berbagai jenis instalasi PLTS, mulai dari PLTS atap, ground-mounted, hingga terapung. Pemanfaatannya mencakup sektor utilitas, komersial, industri, serta rumah tangga.
Joko juga mengulas skema Independent Power Producer (IPP), yang memungkinkan pengembang swasta membangun pembangkit PLTS dan menjual listriknya kepada PLN.
Menurutnya, pembangunan proyek PLTS membutuhkan proses panjang serta keterlibatan banyak pihak. Karena itu, dukungan dan pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan program tersebut.
"Keberhasilan program kelistrikan sangat memerlukan dukungan publik. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap dapat membangun pemahaman dan sinergi bersama dalam rangka mendukung pengembangan PLTS di Indonesia agar dapat terus tumbuh guna meningkatkan ketahanan energi listrik bagi masyarakat," kata Joko.
Dari sisi industri, AVP of Public Policy & Government Relations Suryanesia sekaligus Pengurus AESI, Zidny Iman, menekankan pentingnya membangun ekosistem industri surya yang sehat.
Menurutnya, keberhasilan program PLTS 100 GWp tidak cukup hanya mengandalkan target pembangunan, tetapi harus didukung regulasi yang memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha.
"Kami percaya kunci dari keberhasilan Program 100 GWp adalah memastikan terciptanya ekosistem industri surya yang sehat. Bagaimana memastikan kerangka regulasi yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh ekosistem, baik PLN, investor, lender, developer, EPC, dan manufaktur, menjadi langkah pertama yang krusial bagi program tersebut," ungkap Zidny.
Sementara itu, Director Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengulas aspek pembiayaan proyek PLTS, termasuk peluang pendanaan hijau global dan sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan perbankan maupun investor dalam menentukan kelayakan sebuah proyek.
Ia menjelaskan, kepastian regulasi dan pasar menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengembangan energi surya di Indonesia.
"Investor membutuhkan kepastian pasar, dan salah satu sumber kepastian itu adalah terlihatnya opsi proyek PLTS beragam serta antusiasme masyarakat yang mulai terlihat di berbagai media," ujarnya.
Tiza menilai pemberitaan media mengenai manfaat ekonomi PLTS, seperti penghematan biaya listrik dan kemudahan pemasangan, dapat membantu mengurangi keraguan pasar sekaligus mendorong masuknya investasi hijau.
"Liputan tentang penghematan biaya listrik, mudahnya pemasangan PLTS, semua ikut mengurangi keraguan pasar. Ini semua menjadi jembatan agar investasi hijau tertarik masuk ke Indonesia," tambahnya.
Tak hanya di tingkat nasional, AESI juga berupaya memperluas kolaborasi dengan media di daerah. Melalui kehadirannya di Balikpapan, Bali, Medan, dan Surabaya, AESI berharap praktik baik pemanfaatan PLTS di berbagai wilayah dapat lebih banyak diangkat ke ruang publik.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pemberitaan energi surya tidak hanya berbicara mengenai kebijakan nasional, tetapi juga menghadirkan konteks lokal dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya mendorong jurnalisme energi yang lebih mendalam, AESI juga membuka Journalist Writing Competition bagi peserta Media Training dengan total hadiah Rp17.750.000.
Peserta dapat memilih tiga fokus liputan, yakni eksekusi teknis dan integrasi Battery Energy Storage System (BESS), kebijakan dan regulasi, serta pembiayaan dan kelayakan proyek PLTS.
Melalui pelatihan dan kompetisi tersebut, AESI berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal pengembangan energi surya sekaligus memastikan informasi mengenai transisi energi tersampaikan secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. (mid)
