Bupati Kukar Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Sejumlah Program Strategis Dibahas
Oleh Admin3 menit baca242 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melakukan roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta untuk memperkuat koordinasi sekaligus membahas berbagai program strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Kunjungan tersebut menjadi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menjajaki peluang kerja sama dan memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan sejumlah program prioritas.
Sejumlah kementerian yang telah dikunjungi di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.
Pemkab Kukar juga melakukan audiensi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Salah satu agenda yang dibahas bersama KKP adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Kukar merupakan daerah di Kalimantan Timur yang memiliki titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak, yakni sembilan titik. Melalui program ini, nantinya fasilitas kampung nelayan akan disempurnakan, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) agar masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing," ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Selain pengembangan fasilitas, Pemkab Kukar juga menjajaki peluang bantuan kapal untuk menunjang aktivitas nelayan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana perikanan sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas melaut.
Di sektor kesehatan, pembahasan dengan Kementerian Kesehatan mencakup sejumlah kebutuhan daerah, salah satunya rencana pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Fasilitas tersebut direncanakan berada di depan kawasan RSUD AM Parikesit.
Sementara itu, pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI membahas peluang dukungan pembiayaan untuk membantu mengatasi persoalan keuangan daerah, terutama terkait dana kurang salur dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, upaya tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono.
Pemkab Kukar kini terus mengupayakan agar dana kurang salur tersebut dapat segera direalisasikan melalui sejumlah skema pembiayaan.
"Hal ini masih terus kami tindak lanjuti dan mudah-mudahan bisa terealisasi. Dengan demikian, kita dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar yang membutuhkan pembiayaan cukup besar," ungkapnya.
Sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Sebelimbingan, Jalan Muara Wis-Kota Bangun, akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan penghubung Salok Cella-Batu-Batu, serta ruas Santan Ulu-Santan Ilir.
Tak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, Pemkab Kukar juga mengupayakan dukungan pembiayaan untuk penanganan kawasan permukiman padat penduduk yang terdampak kebakaran.
Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan anggaran untuk penanganan kawasan tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Skema pembiayaannya turut menjadi pembahasan bersama PT SMI.
Selain pembangunan fisik, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada sektor pertanian, khususnya dalam mengantisipasi perubahan kondisi iklim yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air untuk persawahan.
Ia menyampaikan, berdasarkan informasi BMKG, tahun depan diperkirakan terjadi fenomena El Nina dengan musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal, yakni pada pertengahan tahun.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kukar telah mengidentifikasi sejumlah embung yang perlu ditangani.
Penanganan tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan saluran air agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian masyarakat.
"Embung-embung yang sudah kita identifikasi untuk mendukung pengairan persawahan akan segera kita tangani melalui pembangunan saluran air. Dengan begitu, air bisa dialirkan ke lahan-lahan pertanian masyarakat," jelasnya.
Koordinasi dengan pemerintah pusat, lanjutnya, masih akan berlanjut. Pekan depan, Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Kementerian Perhubungan.
Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Pemkab Kukar berupaya membuka lebih banyak peluang kerja sama dan dukungan dari pemerintah pusat guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi dukungan anggota DPR RI Syafruddin yang telah membuka ruang komunikasi melalui posisinya di Komisi XII DPR RI.
Komunikasi tersebut berkaitan dengan peluang keterlibatan Kukar secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam, mulai dari pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, hingga perkebunan kelapa sawit.
Melalui komunikasi itu, peluang untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada masa persidangan mendatang mulai terbuka.
Pemkab Kukar berharap, keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.
"Harapannya, Kukar tidak hanya bergantung pada royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga dapat terlibat langsung sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tutupny. (Adv/Kriz)
