Pemkab Kukar Bangun Pola Belanja Efektif, Anggaran OPD Disesuaikan dengan Kebutuhan Prioritas
Oleh Admin2 menit baca285 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus membangun pola belanja daerah yang lebih efektif dengan mengedepankan kebutuhan prioritas dalam setiap pengalokasian anggaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui penataan sejumlah komponen belanja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga penggunaan keuangan daerah lebih terukur dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut arahan pimpinan yang kemudian diterapkan melalui kesepakatan bersama jajaran perangkat daerah.
Penyesuaian tersebut juga mempertimbangkan ketentuan pemerintah pusat mengenai pengendalian sejumlah komponen belanja daerah.
Salah satu regulasi yang menjadi acuan ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah jenis belanja yang perlu disesuaikan, termasuk perjalanan dinas yang ditetapkan mengalami pengurangan hingga 50 persen.
"Kami melihat penyesuaian ini memang perlu dilakukan, karena pengelolaan anggaran daerah juga harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar," ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut melalui pembahasan dan koordinasi bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kesepahaman antarpihak diperlukan agar pelaksanaan efisiensi dapat diterapkan secara terarah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Hasil penyesuaian terlihat dari perubahan alokasi perjalanan dinas, pada tahun sebelumnya, anggaran untuk komponen tersebut tercatat lebih dari Rp400 miliar, setelah dilakukan efisiensi, jumlahnya kini berada di kisaran Rp200 miliar lebih.
Perubahan tersebut menunjukkan besarnya penyesuaian yang dilakukan dalam pengelolaan belanja operasional Pemkab Kukar.
Pengendalian perjalanan dinas menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk menata kembali komposisi pengeluaran pemerintah daerah.
"Kalau kita lihat dari angkanya, tahun lalu perjalanan dinas itu lebih dari Rp400 miliar. Sekarang tinggal sekitar Rp200 miliar lebih. Penyesuaian ini sudah kami lakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Ia menyebut, pembahasan efisiensi tidak hanya berorientasi pada pengurangan nominal anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Karena itu, kesepakatan antarsatuan kerja menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penyesuaian yang diterapkan.
"Alhamdulillah, setelah kami melakukan diskusi dan koordinasi bersama teman-teman PAPD, akhirnya ada kesepakatan bahwa langkah efisiensi ini perlu dilakukan demi kepentingan yang lebih besar," tutupnya. (Adv/Kriz)
