Melalui Etam Sejahtera, Pekerja Rentan di Kukar Mendapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Oleh Admin3 menit baca242 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki keterbatasan ekonomi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui program jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang menjadi bagian dari Program Dedikasi Etam Sejahtera.
Program Dedikasi ke-4 dalam Kukar Idaman Terbaik ini merupakan bagian dari Misi ke-1, yakni mewujudkan pemerataan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah memberikan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan perlindungan secara mandiri.
Penerimanya mencakup pekerja informal, masyarakat berpenghasilan rendah hingga relawan kebencanaan dan kemanusiaan yang menghadapi risiko keselamatan saat menjalankan tugas.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irawan Fahriza, menyampaikan bahwa perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki keterbatasan untuk membiayai jaminan ketenagakerjaan secara mandiri.
Dalam perkembangannya, jumlah masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah mengalami penyesuaian.
Dari sebelumnya sekitar 30 ribu peserta, kini tercatat kurang lebih 21 ribu orang.
Perubahan itu dilakukan setelah pemerintah daerah mencocokkan data penerima dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat melihat kembali kesesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan kriteria penerima bantuan.
Ia menjelaskan, DTSEN membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok atau desil.
Untuk program perlindungan pekerja rentan, penerima yang menjadi sasaran adalah masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.
Pembaruan data menjadi penting karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah.
Selain itu, kesesuaian identitas dan kelengkapan administrasi juga menjadi bagian yang diperiksa sebelum pembiayaan diberikan.
"Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan perlindungan, tetapi tidak terakomodasi karena persoalan administrasi. Sebaliknya, masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria juga perlu disesuaikan," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (19/11/2026).
Meski jumlah penerima mengalami perubahan, rencana perlindungan terhadap 43 ribu pekerja rentan setiap tahun tetap menjadi target Pemkab Kukar.
Kelompok yang menjadi perhatian cukup beragam, mulai dari petani, nelayan, buruh harian, pedagang kecil hingga masyarakat yang menjalankan usaha secara mandiri.
Relawan kebencanaan dan kemanusiaan juga termasuk dalam kelompok yang membutuhkan perlindungan, mengingat tugas mereka di lapangan memiliki risiko keselamatan.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat mendapatkan dua jenis perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan JKM memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya jaminan tersebut, risiko yang dialami pekerja diharapkan tidak sepenuhnya menjadi beban keluarga.
Di luar pembiayaan pemerintah daerah, Distransnaker Kukar juga mulai menyiapkan keterlibatan perusahaan untuk memperluas cakupan kepesertaan.
Melalui mekanisme tersebut, perusahaan memiliki kesempatan membantu pembayaran iuran pekerja rentan yang tinggal di sekitar wilayah operasionalnya, terutama masyarakat di kawasan ring satu.
Ia menilai, keterlibatan perusahaan diperlukan agar semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan.
Sebab, kemampuan APBD memiliki batas, sementara kebutuhan jaminan sosial bagi pekerja informal cukup besar.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, Distransnaker Kukar menjadwalkan sosialisasi kepada perusahaan pada November hingga Desember 2026.
Dalam kegiatan itu, perusahaan akan diberikan penjelasan mengenai mekanisme kepesertaan, kriteria penerima serta bentuk kontribusi yang dapat dilakukan.
"Kita ingin perusahaan juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Perlindungan ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dunia usaha kepada masyarakat," ungkapnya.
Keberlanjutan program tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja tanpa perlindungan dari pemberi kerja.
Terlebih, kata dia, bagi pekerja informal yang setiap hari menggantungkan penghasilan dari aktivitasnya sendiri.
"Risiko pekerjaan bisa dialami siapa saja. Karena itu, kita ingin pekerja yang selama ini belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh jaminan sosial," tutupnya. (Adv/Kriz)




