(Supriyadi saat meninjau lokasi lahan dan bangunan warga)

TENGGARONG, DPRD melalui Komisi I kembali akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas terkait dengan penyelesaian permasalahan, lahan dan bangunan warga yang terdampak dalam pembangunan Jembatan Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak.

Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi mengatakan, bahwa pihaknya bersama Bappeda, Dinas Perumahan-Pemukiman dan Dinas Pertanahan Kukar, belum lama ini melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Jembatan Tanjung Limau.

Tinjauan itu dilakukan, untuk mencroscek lahan dan bangunan milik warga yang terkena dampak Pembangunan Jembatan Tanjung Limau Muara Badak.

“Pihak dinas terkait meminta waktu dua minggu, untuk melakukan penghitungan ganti rugi lahan dan bangunan milik warga yang terkena dampak pembangunan jembatan tersebut,” ungkap Supriyadi kepada Poskotakaltimnews, Selasa (26/5/2020).

Dikatakan Supriyadi, setelah penghitungan selesai, maka akan muncul nilai ganti rugi lahan/bangunan yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada.”Nanti saat kita gelar rapat di DPRD, harus sudah ada muncul angka, berapa nilai ganti ruginya, dan kita harapkan segera dimasukkan dalam APBD perubahan 2020, sehingga pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut segera dituntaskan atau dirampungkan,” ujar Supriyadi.

Seperti diketahui bahwa pembangunan Jembatan Tanjung Limau Muara Badak dilakukan pada 2019 lalu. Proyek tersebut menelan anggaran mencapai Rp5,8 miliar, hingga dipenghujung 2019 proyek tersebut belum bisa selesai 100 persen mengingat lahan dan bangunan milik warga yang terdampak ternyata belum dibebaskan oleh pemerintah Kutai Kartanegara.(awi/adv)