(Abdul Haris)

BONTANG, Anggota Komisi 1  DPRD Kota Bontang, Abdul Haris, mengakui kebijakan pemerintah pusat belum maksimal, terkait metode pembelajaran daring bagi siswa. Pasalnya, saat ini masih banyak dikeluhkan orang tua siswa terkait fasilitas  kuota dan handphone berbasis android.

"Sebagai Komisi  di bidang pendidikan, tentu kami mensuport  kuota untuk pembelajaran media daring ini bisa direalisasikan secepatnya," Ujarnya. Beberapa waktu lalu. 

Ia menilai, metode pembelajaran daring bagi siswa tentu wajib didukung  jika tidak, akan mengganggu sistem pembelajaran khususnya target kurikulum yang sudah direncanakan masing-masing sekolah.

"Di tengah pandemi ini, metode daring harus didukung. Namun diperlukan fasilitas pelengkap juga sehingga singkron dengan pembelajaran," Tukasnya.

Meski pemkot Bontang juga memiliki program yang sama dengan pembagian kuota internet gratis. Menurutnya,  pembagian kuota itu tinggal diatur pihak sekolah.

"Jadi tinggal pihak sekolah yang mengatur itu. Tidak perlu khawatir jika akan  dobel anggaran,  jika keduanya direallisasi oleh pemerintah, " Jelasnya.

Meski demikian, beban pembelajaran jika hanya dilaksanakan secara daring, tentu tidak akan cukup  hanya dengan sekian GB (sesuai yang ditetapkan pusat). Apalagi kalau gurunya rata-rata menggunakan pembelajaran media video.

"Jika  kuota itu ditujukan hanya  mengakses mata pelajaran, tentu akan cukup. Namun, kalau gurunya menggunakan konten video sebagai media penyampaian materi pembelajaran, saya rasa perlu kuota lebih untuk itu.” Imbuhnya.

Ia memaparkan, Tekhnologi dan pendidikan bak dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Namun faktanya, masih banyak peserta didik yang tidak memiliki media elektronik penunjang pendidikan, seperti handphone berbasis android. 

“Disini kelemahan pemerintah, tidak hanya di Kota Bontang. Menganulir urusan pendidikan  bagi pemerintah sejak pandemi. Pemerintah  belum siap mengantisipasi hal ini, " Ulasnya.(wan)