Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng

BALIKPAPAN – Sebagai tindak lanjut disahkannya Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi I DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Balikpapan. Baru baru ini.

RDP mengundang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan yang Sekretaris DPPR Balikpapan Syafarudin, dan Kepala Bidang Tata Ruang DPPR Balikpapan Adri. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny dihadiri perwakilan Komisi III DPRD Balikpapan.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng mengatakan, Komisi I bersama Komisi III DPRD Balikpapan menggelar RDP dengan DPPR Balikpapan menindaklanjuti disahkannya Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja.

“Intinya, Komisi I bersama Komisi III DPRD Balikpapan meminta kepada DPPR Balikpapan, bahwa tata ruang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini agar segera dilakukan perbaikan atau perubahan,” kata Johny Ng.

Menurut Johny Ng, DPPR harus berani melakukan perbaikan atau perubahan mengingat kondisi Balikpapan sudah semakin padat. Terlebih, dalam menghadapi Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja, karena segala perizinan tentu akan dipermudah.

Segala prospek untuk investasi di Balikpapan harus memberikan ruang yang bagus untuk investasi di Balikpapan. Banyak investasi yang mau masuk tapi kadang-kadang terbentur ada tata ruang. Ada tata ruang yang masuk dalam hutan lindung, tapi hutannya sudah ada sekolah, sudah ada perumahan, banyak penghuni,” terangnya.

Jadi, DPPR harus bisa merubah tata ruang tersebut. Dan DPPR Balikpapan sudah menyatakan akan segera melakukan perubahan. Komisi I DPRD Balikpapan tetap akan mengawal tata ruang tersebut.

Tujuannya adalah kita harus menjemput investor-investor dari luar, jangan terlalu kaku. Investor mau masuk tapi tata ruang Kota Balikpapan tidak sesuai, di bagian utara, kawasan industri, yang kawasan pergudangan, yang kawasan pemukiman, yang hutan lindung, semua harus jelas ke depan ini,” tukasnya.

Jangan sampai buat peraturan-peraturan yang dapat menjebak kita sendiri sehingga investor mau masuk jadi ragu-ragu,” jelas politisi Partai Golkar Balikpapan ini.

Sejauh ini, tambah Johny Ng, pihaknya melihat DPPR Balikpapan sudah berusaha melakukan perubahan tersebut. Tentunya, bisa disambut benar-benar dan ini tidak bisa hanya sekadar rapat-rapat dan segala macam, tapi harus ditindaklanjuti ke depannya.(mid/poskotakaltimnews.com)