(Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menandatangani persetujuan penetapan Raperda masuk dalam propemperda 2021)

TENGGARONG, DPRD Kutai Kartanegara menyetujui penetapan 31 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) masuk dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda) tahun 2021.

Hal ini terungkap saat DPRD Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna ke 17 dalam agenda penyampaian dan peseryjuan DPRD terhadap program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, Jumat (11/12/20200) sore di ruang paripurna DPRD Kukar.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasyid didampingi Wakil Ketua Didik Agung Eko Wahono, dan Siswo Cahyono, dihadiri Wakil Bupati H Chairil Anwar, Sekda Kukar.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menyebut bahwa laporan pembentukan Perda 2021 DPRD Kukar mencapai 31 perda, dimana rancangan perda tersebut terdiri 17 dari pemerintah dan 11 Raperda merupakan inisasi DPRD Kukar.”Kemudian 3 Raperda adalah lanjutan raperda pada 2020 yang masuk dalam pelaksanaan di 2021,”terangnya.

Sementara itu dalam 31 Raperda yang masuk dalam agenda pembahasan 2021, sebagaimana yang dilaporkan Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.APBD 2022

2. Perubahan APBD 2021

3. Pertanggung Jawaban APBD 2020

4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 –2041

5. Pembentukan BUMD Pengelolaan Perparkiran

6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda)

7. Pemberdayaan Lahan Reklamasi dan Pasca Tambang

8. Perlindungan Terhadap Pesut Mahakam 

9. Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

10. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Peran Serta Lokal Terhadap Industri Ekstraktif Minyak dan Gas  Bumi

11. Pengawasan, Penataan,  Pengelolaan, Operasional Conveyor Batu Bara Yang Ada di Pinggir Laut, Pinggir Sungai Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 

12. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

13. Penataan Bangunan Tepi Sungai

14. Perlindungan Petani dan Nelayan

15. Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

16.Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan

17. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda  KSDE

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah     (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 – 2024

19. Penetapan Desa

20. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa

21. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

22. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

23. Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

24. Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun  2016 Tentang Retribusi Jasa.

25. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara (RPIK)

26. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

27. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

28. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

29. Instrument Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Pusat Strategis Nasional  (PSN) Jalan  Tol Balikpapan - Samarinda

30. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Kutai Kartanegara

31. Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

(awi/poskotakaltimnews.com)