TENGGARONG, Langkah Pemkab Kukar yang akan melakukan pemangkasan secara merata besaran TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) PNS Kukar sebesar 30 persen, menuai sorotan dari Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PSPP) Unikarta.

Efri Novianto Ketua PSPP Unikarta menyampaikan bahwa berdasarkan Perbup nomor 33 tahun 2016 basis penilaian TPP berubah dimana absensi 80 persen ditambah kinerja PNS 20 persen.

Dengan demikian hanya 20 persen berdasarkan pertimbangan objektif berupa kinerja, sementara 80 persen nya adalah absensi, artinya setiap PNS dinilai TPP nya berdasarkan lama kerja yaitu 8 jam perhari tanpa melihat apakah kehadirannya ada yg dikerjakan atau tidak.

“Seharusnya rencana kebijakan pemangkasan TPP diarahkan pada bagian yang 80 persen ini,”kata Efri.

Selama ini besaran TPP antara yang eselon dan non eselon sangat mencolok, hal ini tentu menimbulkan kecemburuhan dikalangan PNS karena hanya 20 persen saja yang berdasarkan pertimbangan objektif, sementara sisanya (80 persen, red) berdasarkan absensi dimana setiap pns punya kewajiban yang sama yaitu 8 jam perhari.

PSPP telah membuat kajian dan simulasi pemangkasan untuk mengurangi gap yang terlalu jauh antara pns eselon dan non eselon. Kalau mau berkeadilan dalam pemangkasan TPP, seharusnya tidak dipukul rata, tetapi dilakukan secara berjenjang misal gol 1 10 persen, gol 2 20 persen, gol 3 30 persen dst. Kalau dia punya jabatan atau eselon, maka dibuat berjenjang pemangkasannya misal eselon 4 30 persen, eselon 3 40 persen, eselon 2 50 persen.

“Pemberlakuannya juga secara bertahap agar kebijakan pemangkasan yg dilakukan tidak begitu terasa dampaknya bagi PNS maupun perenomian daerah secara keseluruhan,” ujar efri.

Perlu diketahui bahwa besaran TPP PNS gol 1 sebesar 1.418.000 sedangkan PNS eselon II mencapai 25.035.000.(awi-poskotakaltimnews.com)