(Perwakilan masyarakat saat menyerahkan tuntutan ke DPRD Kukar)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TENGGARONG- Puluhan masyarakat Kecamatan Loa Kulu tepatnya masyarakat Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan (AMMK), “ngluruk” ke kantor DPRD Kukar untuk melakukan aksi demo, Kamis (8/4/2021).

Aksi demo dilakukan terkait dengan permasalahan penggusuran dan pengrusakan lahan milik masyarakat kelompok tani di Desa Jembayan Tengah dan Jembayan Dalam.

Sebelum dilakukan pertemuan oleh Komisi I DPRD Kukar diruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, para pengunjuk rasa melakukan orasi penyampaian tuntutan didepan pintu masuk DPRD Kukar.

Permasalahan lahan milik masyarakat telah digusur dan dirusak oleh perusahaan tambang batubara PT Multi Harapan Utama (MHU) sejak dua tahun lalu, yang hingga kini belum kunjung ada pembayaran ganti rugi.

Usai penyampaikan orasi, para pengunjukrasa kemudian diajak untuk melakukan pertemuan di ruang Banmus.

Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi didampingi Anggota Komisi III Ahmad Yani, dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan Kukar dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara.

Koordinator Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan Syamsu Arjaman mengatakan, masyarakat desa menuntut hak lahan tanam tumbuh yang digusur oleh PT MHU, lahan tersebut adalah sumber penghasilan, seperti pohon karet yang biasanya panen setiap dua minggu sekali bisa mencapai sekitar Rp. 4 juta, dan saat ini tanaman tersebut telah digusur.

"Jadi penghasilan masyarakat desa yang dulunya ada menjadi tidak ada, bukan hanya itu saja, banyak masyarakat desa mengeluh atas kehilangan lahan yang menjadi sumber penghasilan kami" kata Syamsu Arjaman .

Permasalahan ini sejak 2019 lalu, dan ia berharap kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, agar kehidupan masyarakat desa tenang dan menemukan titik terang.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kita sepakat gelar Rapat Dengar Pendapat dengan pihak terkait pada Rabu depan, termasuk dengan memanggil manajemen PT MHU," ucap Supriyadi.

Terpisah Anggota DPRD Kukar Ahmad Yani menuturkan, ia berharap pihak subkontraktor PT MHU juga bisa hadir, karena mereka sudah melakukan penambangan yang tentu sangat merugikan warga, apakah itu benar warganya dirugikan atau sebaliknya, tentu di cek data, cek fakta, dan sudah ada hasil kajian terdahulu.

"Kita dengarkan dalam pertemuan ini tadi bahwa memang sudah ada kajian dari Dinas perkebuban bahwa sudah ada nilai penetapan ganti rugi, kenapa tidak cepat dilaksanakan, apakah memang ada kesungguhan dari pihak terkait untuk menyelesaikan itu atau tidak" ujar Ahmad Yani.(adv/*riz)