(Workshop peran para pihak dalam pengembangan hutan desa dikawasan Gambut Mahakam tengah.Foto: Umar Rafsanjani)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TENGGARONG-Bupati Kutai Kartanegara diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar  Wiyono,  resmi membuka Workshop Peran Para Pihak dalam pengembangan Hutan Desa  di Kawasan  Gambut Mahakam Tengah  Kutai Kartanegara.

Wiyono mengharapkan penyelenggaraan  Workshop Peran Para Pihak dalam pengembangan Hutan Desa  di Kawasan  Gambut Mahakam Tengah  Kutai Kartanegara, dapat memberikan output dan menghasilkan dokumen perencanaan pengelolaan desa dan rencana kerja tahunan pengelolaan hutan desa yang bisa dijadikan acuan pada pengelolaan dan pemanfaatan di lima lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD) di wilayah Kutai Kartanegera.

"Kami juga berharap Workshop ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan eksosistem gambut melalui pengelolaan  hutan-hutan gambut berbasis masyarakat," kata Wiyono dihadapan peserta workshop yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP) Sub DAS Belayan, dan didukung oleh GIZ Propeat, Yayasan   Bumi, Peprov Kaltim dan Pemkab Kukar, yang digelar secara luring dan daring  di Grand Fatma Hotel Tenggarong, Jumat, (9/04/2021).

Wiyono juga berharap dengan adanya program perhutanan sosial di 5 desa ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam pengelolaannya, tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan dan kepada masyarakat sekitar hutan.

"Mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik dengan mengelola dan memberdayakan lahan hutan desa guna kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara," tandas Wiyono.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim di wakili Kabid Penyuluh dan Pemberdayaan masyarakat hutan  Hj.Ruliana mengatakan Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan desa yang telah dirumuskan dalam dokumen RHPD dan RKT, memerlukan keterlibatan  dan kerjasama para pihak terkait, sehingga dipandang perlu untuk mengenalkan pola pengelolaan  ekosistem gambut berbasis masyarakat melalui workshop kepada  para pihak, baik pemerintah daerah, NGO dan akademisi.

"Harapan kamin dengan adanya workshop ini, peran  para pihak dapat ditingkatkan, khususnya OPD terkait dalam pengembangan hutan desa di kawasan ganbut  untuk kesejahteraan masyarakatb dan kelestarian kawasan gambut," tandasnya.

Kepala  UPTD Sub DAS Balayan di wakili Kepala Seksi Perlindungan konservasi  SDA dan ekosistem  dan pemberdayaan  masyarakat  UPTD KPHP Sub DAS Belayan Sarwindo dalam laporannya mengatkatan  pengelolaan hutan gambut  bukanlah hal  yang mudah, banyak terdapat masalah dalam merencanakan  pengelolaan dan pengembangan salah satunya yang paling krusial adalah  permasalah akses jalan menuju hutan desa.

"Oleh karena itu, dalam kegiatan workshop  ini kita  harapkan semua pihak  dapat  memberikan  masukan  dan saran  agar  pengembangan  hutan desa  di kawasan gambut  yang ada di wilayah Kukar  dapat berjalan dengan baik," kata Sarwindo.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan dokumen RPHD dan RKT oleh Ketua LPHD dan disahkan oleh Penyuluh kehutanan KPHP Sub DAS Belayan dan disaksikan oleh para Kades.

Tampak hadir Principal  Advisor GIZ Propied Tanggul Butar-Butar, para penyuluh KPHP Sub DAS Belayan, para kepela desa, ketua LPHD, serta undanga lainnya.(mar).