(Yaser Arafat, Anggota Komisi III DPRD Bontang)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BONTANG-  Sebanyak 489 rumah di Berbas Pantai Bontang Selatan, masih tergolong kumuh. Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yassier Arafat berjanji  mengawal anggaran perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan tujuan memperbaiki pola hidup masyarakat di daerah itu. 

"Saya selaku warga di kawasan Berbas Pantai berupaya coba menyampaikan ke pemerintah daerah khusus lewat banggar, dan menyampaikan mudahan bisa dikawal," ucapnya usai rapat kerja di Sekretariat Dewan, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui program yang digadang akan terealisasi itu juga mengalami kendala karena minimnya anggaran. Padahal, pada medio Tahun 2018 silam, program ini sudah diusulkan.  dari kebutuhan sekitar Rp 1 miliar  yang tersedia hanya Rp 70 juta. Walhasil, penyusunan DED untuk program ini kandas.

Dirinya optimistis akan terealisai Tahun ini dan  meminta supaya pemerintah menginput belanja untuk keperluan perencaan program tersebut.

Kendati demikian, program pengentasan kawasan kumuh sebenarnya dibiayai oleh pemerintah pusat. Namun, dibutuhkan kesiapan daerah untuk mensuport pemerintah  pusat agar program ini bisa berjalan di Bontang.

“Salah satu upayanya dengan menyiapkan perencanaan secara komprehensif,” katanya.

Untuk itu, perencanaan DED ini sebagai pemicu agar program Kotaku bisa dilakukan di wilayah Pantai Harapan.

"Kalau mau cepat ada kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan provinsi," ujarnya politisi muda ini.  Program Kotaku di Pantai Harapan Berbas Pantai, diketahui  semula masuk dalam perencanaan itu terpaksa harus ditunda. Karena dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) belum rampung.

Makanya di tahun depan, dia mendorong agar anggaran sekitar Rp 1 miliar bisa masuk dalam batang tubuh APBD Bontang.

Di tempat yang sama, Lurah Berbas Pantai, Rendhy Maulia, mengapresiasi upaya Komisi III DPRD Bontang itu,  Ia berharap program Pantai Harapan dapat terealisasi untuk memperbaiki pola hidup sehat warga pesisir.

Sebab  masih banyak  Rumah warga  yang bermukim di Berbas Pantai, yang menurutnya masih tergolong pemukiman kumuh. Salah satunya dengan fasiitas Jamban yang masih tradisional dan masih sulitnya distribusi air bersih jadi aktivitas harian masyarakat.

"Di sana mereka jambannya nyemplung langsung ke laut dan minimnya  air bersih," ungkapnya.

Ia juga mendorong pemkot Bontang,  melakukan kerjasama dengan banyak pihak, mulai provinsi Kaltim hingga perusahaan.

“Kita dorong pemkot untuk melakukan lobi ke pemprov dan pihak perusahaan. Terutama dalam membantu warga dengan pola baru,  merubah jamban tradisional menjadi jamban sehat ala pesisir berupa sanitasi jamban sehat,” tutupnya.(wan)