Keterbatasan Vaksin, Gubernur Minta Kaltim Prioritas
(Isran Noor)
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
TENGGARONG- Keterbatasan
atas ketersediaan vaksin Covid-19 tidak saja dialami Indonesia, tapi
negara-negara di dunia, sehingga vaksin menjadi bahan rebutan di masa pandemi
virus corona melanda.
"Kami juga memahami, mungkin pemerintah
pusat mengalami kesulitan mendapatkan vaksin yang diperebutkan seluruh negara
di dunia," kata Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor saat Rapat Evaluasi
Implementasi PPKM Mikro Diperketat secara virtual dengan Menko Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penghubung
Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim, Jum’at 9 Juli 2021.
Namun demikian, menurut mantan Bupati Kutai
Timur ini, bagaimana daerah bisa mempercepat realisasi vaksinasi, sedangkan
vaksinnya masih terbatas bahkan kurang di daerah.
Secara keseluruhan diakuinya, realisasi atau
pelaksanaan vaksinasi kabupaten dan kota di Kaltim terbilang rendah, sebab
terkendala ketersediaan dan suplly vaksin dari pemerintah pusat.
"Animo warga kami, Pak Menko cukup
tinggi. Tapi, tetap terkendala ketersediaan dan suplly vaksin," ujarnya.
Karenanya, orang nomor satu Benua Etam ini
meminta pemerintah pusat lebih memprioritaskan supĺly vaksin bagi Kaltim,
terutama dalam percepatan penanggulangan penularan virus corona.
Selain itu, pasca ditetapkannya tiga daerah
(Balikpapan, Berau dan Bontang) berstatus PPKM Darurat, maka selayaknya Kaltim
menjadi daerah prioritas suplly vaksin guna menekan penyebaran wabah Covid-19.
"Kami di daerah sudah melaksanakan
gerakan vaksinasi, seperti kegiatan oleh Bapak Pangdam (Kodam VI Mulawarman),
juga Bapak Kapolda, kita terus bersinergi dalam percepatan vaksinasi. Tapi
tetap saja vaksin kita terbatas," ungkap suami Ketua TP PKK Kaltim, Hj
Norbaiti ini.
Kepada Menko Airlangga Hartarto yang juga
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN),
Gubernur Isran Noor menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim secara khusus sudah
bersurat ke Menteri Kesehatan terkait pemenuhan vaksin Covid-19 untuk Benua
Etam.
"Mohon Pak Menko, surat kami bisa direspon
segera. Ini penting, mengingat juga Kaltim termasuk provinsi yang tinggi
tingkat kasusnya, di sisi lain kami kekurangan vaksin," pinta mantan Ketua
APKASI ini.(mar)