TENGGARONG, Kondisi difisit anggaran pada 2017 ini sepertinya belum terlalu dirasakan pemerintah, sebab hingga saat ini belum ada langkah langkah strategis yang diputuskan pemerintah untuk menyikapi kondisi defisit tersebut.

“Bukti ini bisa kita lihat, sampai sekarang kan pemerintah adem ayem saja menyikapi defisit ini,” kata Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi III DPRD Kukar belum lama ini.

Bahkan kata Firnadi, rencana pengurangan (pemangkasan) TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) Kukar menurut kabarnya belum jadi dilakukan karena terbentur persoalan administrasi.

“Dan anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan prioritas pembangunan. Tapi sepertinya itu tak dirasa, sehingga belum ada langkah kongrit yang dilakukan pemerintah. Bisa kita lihat, didaerah udah lakukan upaya itu (pemangkasan), karena memang kondisi keuangan tak memungkinkan, seperti di Kubar, Bontang dan daerah lain di Kaltim,” paparnya.

Seperti diketahui bahwa 2015-2016 pemerintah Kukar belum membayar penyelesaian pekerjaan para kontraktor, nilainya mencapai angka Rp500 miliar. Hal ini semestinya menjadi focus khusus pemerintah agar segera diselesaikan.awi/poskotakaltimnews.com